Ikut Pawai HAM Pengesahan RUU PPRT, Mahfud MD: Itu Utang Pemerintah Harus Dibayar Sebelum 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut serta dalam aksi pawai Hak Asasi Manusia (HAM) di CFD Sudirman-Thamrin pada Minggu (12/2/2023).

Pawai yang diinisiasi oleh Komnas HAM itu bertujuan untuk mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT.

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah mendukung pengesahan RUU PPRT segera.

"Dukungan pemerintah terhadap segera disahkannya RUU PPRT ini karena ini juga sudah menjadi bagian dari Nawacita. Artinya, bagi pemerintah ini utang yang harus dibayar sebelum tahun 2024," kata Mahfud di lokasi pawai HAM.

Kendati demikian, Mahfud menyerahkan sepenuhnya terkait pengesahan tersebut kepada DPR.

"Tetapi karena ini hak inisiatifnya berangkat dari DPR, kita monggo dari DPR, kalau pemerintah sendiri sih kalau DPR sudah mengirim prosedur ya paling lama 2 bulan kita sudah mengembalikan," jelas dia.

"Bahkan, ada yang cuma 2 hari langsung kita tunjuk ini timnya ada, seperti mungkin akan segera disahkan dalam waktu dekat hanya sebentar sekali. Oleh sebab itu, mari kita tunggu DPR agar segera," sambungnya.