JK Tegaskan Perdamaian Gaza Harus Libatkan Warga Lokal, Bukan Hanya Negara Besar

Jakarta, tvOnenews.com - Isu perdamaian Gaza kembali menjadi sorotan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggagas pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa upaya perdamaian tidak boleh hanya melibatkan negara-negara besar, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lokal, khususnya warga Palestina dan Israel.

Menurut JK, keberhasilan proses damai sangat ditentukan oleh keterlibatan langsung masyarakat yang terdampak konflik. Tanpa partisipasi warga setempat, berbagai kesepakatan yang dihasilkan berpotensi hanya menjadi keputusan elitis yang sulit diterapkan di lapangan.

“Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” kata JK dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (25/1/2026).

Perdamaian Harus Berangkat dari Akar Masalah

JK menilai bahwa perdamaian sejati harus dimulai dari pemahaman terhadap akar persoalan yang ada di masyarakat. Konflik Palestina-Israel, menurutnya, tidak hanya menyangkut persoalan geopolitik antarnegara, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis warga yang hidup di wilayah konflik.

Oleh karena itu, proses perdamaian tidak cukup jika hanya dirancang oleh negara-negara besar atau aktor internasional tanpa melibatkan suara masyarakat lokal. Ia menilai pendekatan top-down kerap gagal menjawab kebutuhan riil warga di lapangan.

Baca Juga

Prabowo Perintahkan Bahlil Berburu Minyak Mentah ke Seluruh Dunia, Stok BBM RI Dipastikan Aman 21–28 Hari

“Perdamaian tidak cukup hanya diinisiasi oleh negara-negara besar. Masyarakat lokal sebagai pihak yang mengalami langsung konflik harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali,” ujar JK.

Kritik terhadap Pendekatan Elitis

JK juga menyinggung inisiatif Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Trump. Menurutnya, gagasan tersebut perlu diapresiasi sebagai upaya mendorong penyelesaian konflik, namun tidak boleh bersifat elitis atau eksklusif.

Ia menilai, Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia, perlu mendorong agar inisiatif tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat di wilayah konflik.

“Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri,” kata JK.