MK Thailand Pertimbangkan Tiga Kasus Politik PM Srettha Thavisin

Bangkok, tvOnenews.com - Pada Selasa (18/6/2024) Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand telah mempertimbangkan tiga kasus politik utama yang melibatkan Perdana Menteri (PM) Srettha Thavisin, oposisi utama Partai Move Forward (MFP) dan proses pemilihan anggota dewan baru.

Terhadap kasus pemecatan PM Srettha, pengadilan telah memerintahkan pihak-pihak terkait untuk memberikan pendapat, bukti tambahan dalam waktu 15 hari dan telah menjadwalkan sidang berikutnya pada 10 Juli.

Kasus yang menimpanya menyusul pengaduan 40 anggota dewan yang menuduh bahwa dia melanggar konstitusi dengan menunjuk Phichit Chuenban yang pernah divonis bersalah sebagai Menteri Kantor Perdana Menteri.

Kasus kedua yang dapat berujung pada pembubaran Partai MFP yang reformis dijadwalkan untuk sidang berikutnya pada 3 Juli.

Kasus ini bermula dari pengaduan Komisi Pemilihan Umum Thailand yang menuduh MFP melanggar hukum dengan mengkampanyekan reformasi hukum penghinaan kerajaan.

Baca Juga

Comeback Thailand Hancurkan Indonesia di Final Futsal ASEAN 2026

Mengenai pemilihan anggota dewan baru yang beranggotakan 200 orang, pengadilan dengan suara bulat memutuskan tindakan organik dalam pemilihan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi sehingga pemilihan anggota dewan nasional pada tanggal 26 Juni dapat dilanjutkan.

Wakil Presiden Eksekutif Pertama dan Chief Strategy Officer di Siam Commercial Bank Somprawin Manprasert mengomentari peristiwa politik saat ini dan menyatakan hal tersebut mungkin berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.

Namun, permasalahan krusialnya adalah ketidakpastian kebijakan politik yang mempengaruhi strategi pemerintah yang pada akhirnya mempengaruhi kebijakan ekonomi.

Dia mengatakan di tengah ketidakpastian global hal ini akan semakin meningkatkan ketidakpastian perekonomian Thailand.

Hal ini akan melemahkan kepercayaan investor dan mitra bisnis terhadap Thailand sehingga menyebabkan mereka mencari negara lain dengan kebijakan yang lebih stabil.

“Kemudian hal tersebut juga akan berdampak negatif terhadap investasi yang merupakan pendorong utama pertumbuhan perekonomian Thailand,” ujar dia. (ant/nsi)