KLHK tahan perusak hutan lindung di Batam

Batam, Kepulauan Riau, 06/5 - Penyidik Gakkum KLHK bersama dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri menangkap Direktur PT PMB, berinisial RM alias YG (44), tersangka kasus perambahan dan perusakan hutan lindung menjadi kavling perumahan di kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai dan Tanjung Kasam, Kota Batam Kepulauan Riau.

Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani dalam keterangan pers di Batam, Kamis, mengatakan pihaknya akan terus menindak kasus-kasus perusakan lingkungan dan kawasan hutan lainnya.

RM ditangkap saat berada di Tanjungpinang, dan saat ini ditahan di Cabang Rumah Tahanan Bareskrim Polri, Jakarta.

Penetapan RM sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan yang dilakukan terhadap komisaris PT PMB ZBK yang telah diputuskan bersalah oleh PN Batam dan dijatuhi hukuman pidana penjara 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 1 miliar, subsider 3 bulan penjara pada 19 Oktober 2020.

Dalam pengembangan kasus itu, penyidik Gakkum KLHK juga melakukan penyidikan kejahatan korporasi yang dilakukan PT PMB, dan menetapkan perusahaan itu sebagai tersangka korporasi.

Rasio Ridho menyatakan, pihaknya telah membawa sekitar 1.081 kasus pidana yang dilanjutkan ke pengadilan.

Di Batam, selain PT PMB, pihaknya juga tengah memproses beberapa kasus lainnya, di antaranya kejahatan perusakan lingkungan dan kawasan hutan yang dilakukan oleh PT KAS dan PT AMJB

Menurut dia, pelaku kejahatan lingkungan harus dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera, karena kerugian yang ditimbulkan sangat besar.

Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Ditjen Gakkum KLHK, Yazid Nurhuda, menyatakan pihaknya masih akan melanjutkan kasus itu.

"Penyidik Ditjen Gakkum KLHK akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain terkait dugaan telah terjadinya penipuan konsumen yang sudah terlanjur membeli kavling tanah, dengan merujuk Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," kata dia.

Yazid menambahkan, RM sebagai tersangka perorangan dikenakan sangkaan tindak pidana Pasal 98 Ayat 1 Jo. Pasal 116 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jo Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP, dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.