Formappi Sebut Banyak Parpol Koalisi Jokowi di Senayan Jadi Alasan DPR Lembek ke Pemerintah

Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi DPR yang tidak tegas dan tidak kritis terhadap pemerintah. 

Direktur Eksekutif Bidang Kelembagaan Formappi, I Made Leo Wiratma, mengatakan DPR kurang tegas dalam melaksanakan semua fungsinya, baik fungsi anggaran, legislasi, maupun pengawasan. 

"Saya juga setuju kenapa ini bisa terjadi karena gemuknya koalisi pemerintah di parlemen. Sehingga dengan mudah mereka akan mengiyakan apa yang diberikan oleh pemerintah," ujar Made dalam diskusi daring, Jumat (6/1/2023). 

Dia lantas menyinggung DPR yang tidak kritis dalam pembuatan undang-undang (UU) atau selalu menuruti keinginan pemerintah. 

Dia memberikan contoh melalui Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Jokowi. Made menilai Perppu itu nantinya akan disetujui DPR. 

"Kenapa begitu? Karena dalam pembuatan UU sebelumnya mereka kan ikut membuat. Atas dosa-dosanya itu, maka DPR juga mengiyakan Perppu-perppu yang justru untuk mengesahkan perbuatan mereka," jelasnya. 

Kemudian dalam bidang anggaran, Made mengaku heran mengapa DPR selalu menambahkan jumlah anggaran yang diajukan oleh pemerintah. 

"Kita enggak mengerti kenapa. Kalo misalnya pemerintah merasa cukup untuk Rp100 triliun misalnya, kenapa harus ditambahkan jadi Rp125 triliun. Ini sering sekali terjadi," kata dia. 

Sementara itu, dalam bidang pengawasan dia menilai DPR tidak berani menggunakan hak konstitusionalnya dengan keras. 

Dia menjelaskan DPR hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada pemerintah tanpa ada tindak lanjutnya. 

"Selama ini gak ada tindak lanjut dari rekomendasi itu. Mereka gak peduli. Setelah memberikan rekomendasi, sudah, selesai," tandas Made. (saa/put)