Jamaah Muslimin (Hizbullah) Tegas Bukan Gerakan Politik, Apalagi Mirip Khilafatul Muslimin

Jakarta - Sejak pekan lalu, polisi gencar mengamankan sejumlah pimpinan Khilafatul Muslimin sebagai buntut aksi konvoi penyebaran ideologi khilafah di Jakarta Timur. Di tengah ramainya pemberitaan tersebut, ada pihak yang mengaitkannya dengan gerakan Jamaah Muslimin (Hizbullah).

Merasa difitnah, Sekretaris Jamaah Muslimin (Hizbullah) Agus Sudarmaji menyampaikan keterangan resminya.

“Kami menegaskan bahwa Jamaah Muslimin (Hizbullah) tidak ada hubungan secara organisatoris sama sekali dengan Khilafatul Muslimin,” ungkapnya dalam keterangan pers yang diterima tvonenews.com, Selasa (14/6).

Menurut Agus, sejak Jamaah Muslimin (Hizbulah) ditetapi kembali pada tahun 1953 mereka bukanlah gerakan politik, melainkan gerakan yang bersifat diini (keagamaan dan tidak berideologi politik).

“Kami bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kemanusiaan. Sebagai bentuknya, kami mendirikan pondok pesantren, rescue, bakti sosial, dan pembinaan umat dalam bentuk ceramah keagamaan,” paparnya.

Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, Jamaah Muslimin (Hizbullah) berkontribusi positif dalam membangun masyarakat dan bangsa.
Adapun Khilafah ala minhajin Nubuwah yang sering disampaikan oleh para mubaligh Jamaah Muslimin (Hizbullah), yang dimaksud adalah pola dan metodologi kepemimpinan umat yang mengacu kepada contoh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin (Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib) dan bersifat non politik, bukan mengacu kepada khilafah yang dipraktikkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berbentuk mulkan (politik).

“Sejak ditetapinya Jamaah Muslimin (Hizbullah) hingga saat ini kami tidak pernah tersangkut dan terlibat pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia. Jamaah Muslimin (Hizbullah) dalam kegiatannya tidak berorientasi kepada aktifitas politik,” kata Agus.

Apa yang mereka amalkan selama ini semata-mata untuk melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul-Nya dan telah dikaji oleh para ulama sebagai wujud pengamalan syariat Islam yaitu membangun kesatuan umat dalam wadah kemasyarakatan Islam yang berdasarkan misi kenabian.

“Di mana pun berada kemasyarakatan Islam tidak mengusik kekuasaan setempat (berikut ideologi dan sistem sosial politik yang dianut), melainkan berusaha mendorong kehidupan yang damai dan harmonis di tengah keragaman budaya dan agama,” terangnya.

Maka dari itu Jamaah Muslimin (Hizbullah) mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan menjauhi konflik apalagi permusuhan yang bisa mengakibatkan munculnya perbuatan yang Allah haramkan yaitu pertumpahan darah di muka bumi.

“Kami meyakini bahwa tidak ada negara Islam. Nabi Muhammad Shalalallahu ‘alayhi wassalam bukanlah kepala negara ataupun tokoh politik melainkan utusan Allah yang misi utamanya adalah menebarkan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamiin),” jelas Agus.

“Beliau tidak mencontohkan pembentukan negara dan pemerintahan dengan tujuan politik tertentu,” imbuhnya.

Pihaknya menyampaikan keterangan ini sebagai bentuk penolakan atas adanya pihak yang mengaitkan Jamaah Muslimin (Hizbullah) dengan Khilafatul Muslimin. “Tindakan itu merupakan fitnah yang kami tolak,” tutupnya. (amr)