Parkir Digital Wajib Jalan, DPRD Surabaya Siapkan Sejumlah Skema

tvOnenews.com - DPRD Kota Surabaya menegaskan komitmennya dalam mengawal implementasi sistem parkir digital yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Surabaya. Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menyebut kebijakan ini sudah berada pada titik yang tidak bisa lagi ditarik mundur atau point of no return.

Menurut Eri, penerapan sistem parkir non-tunai merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola parkir yang selama ini dinilai rawan kebocoran. Saat ini, proses transisi masih berlangsung, termasuk penyesuaian para juru parkir yang mulai terintegrasi dalam sistem digital dengan kewajiban memiliki rekening bank.

Ia menyebut, targetnya sekitar 1.000 juru parkir dapat masuk dalam sistem tersebut seiring proses adaptasi yang berjalan bertahap di lapangan. Meski demikian, tantangan terbesar bukan pada sistem, melainkan perubahan kebiasaan masyarakat yang masih terbiasa menggunakan uang tunai.

Eri optimistis, proses adaptasi tersebut hanya membutuhkan waktu. Ia membandingkan dengan penerapan transaksi elektronik di jalan tol yang pada akhirnya dapat diterima masyarakat luas. Dalam implementasinya, sistem parkir digital di Surabaya juga menerapkan skema bagi hasil 60:40. Komisi C DPRD Surabaya menilai skema tersebut sudah proporsional dan sesuai aturan yang berlaku.

Pembagian tersebut dinilai mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan kesejahteraan juru parkir tetap diperhatikan dalam sistem yang lebih transparan dan akuntabel. DPRD juga menegaskan bahwa digitalisasi parkir harus tetap berjalan, seiring dengan penguatan sistem pengawasan dan pembenahan manajemen di lapangan.

Di tengah penerapan sistem digital, DPRD Surabaya juga mendorong adanya solusi alternatif agar seluruh lapisan masyarakat tetap terlayani. Salah satunya melalui penyediaan voucher parkir sebagai metode pembayaran selain non-tunai.

Baca Juga

Dari Tunai ke Teknologi Digital: Apakah Voucher Digital Bisa Jadi Peluang Baru UMKM di Indonesia?

Eri Irawan menegaskan, voucher parkir disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan digital seperti QRIS atau mobile banking. 

“Semua warga harus bisa mengakses layanan ini, termasuk yang belum memiliki fasilitas keuangan digital. Voucher parkir hadir sebagai jembatan,” ujarnya.

Skema voucher ini dirancang sebagai pelengkap sistem digital, bukan pengganti. Dengan sistem tersebut, transaksi tetap tercatat secara resmi sejak awal pembelian, sehingga dapat meminimalisasi potensi kebocoran retribusi parkir.

Selain itu, voucher parkir juga diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan klasik di lapangan, seperti tidak diberikannya karcis resmi atau ketidaksesuaian tarif.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan saat ini masih mematangkan skema distribusi voucher, yang rencananya akan dijual melalui jaringan gerai resmi dan ritel modern. Harga yang diterapkan tetap mengacu pada tarif resmi, yakni Rp2.000 untuk roda dua dan Rp5.000 untuk roda empat.

Dengan kombinasi sistem digital dan voucher, DPRD Surabaya menekankan bahwa transformasi parkir di Kota Pahlawan harus tetap mengedepankan prinsip inklusivitas tanpa meninggalkan masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi digital.(chm)