Demo di KPK, Massa Desak KPK dan DPR RI Lakukan Investigasi Impor Mobil Pikap untuk KDMP

Selain itu, kata dia, pihaknya mendesak DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas proyek mobil itu.

"Pansus diperlukan karena skala proyek impor 105.000 mobil pikap dari India yang sangat besar dan berdampak nasional, lalu indikasi ketidaktransparanan dalam proses perencanaan serta potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan," tegas dia.

Adib juga meminta DPR tak pandang bulu untuk memanggil semua pihak secara terbuka terkait pengadaan mobil impor itu.

"Selain DPR, lembaga penegak hukum dan audit negara tidak boleh menunggu sampai kerugian benar-benar terjadi. Jadi, bisa berjalan beriringan, di mana BPK melakukan audit investigatif terbuka, KPK melakukan penyelidikan awal terhadap potensi korupsi serta pemerintah membuka seluruh dokumen perencanaan dan pengadaan kepada publik," jelas Adib.

"Kasus mobil Agrinas adalah ujian. Bagi pemerintah apakah berani transparan; bagi DPR, apakah masih berpihak pada rakyat; dan bagi penegak hukum, apakah siap bertindak sebelum semuanya terlambat. Jika lembaga-lembaga ini memilih diam, maka publik tidak punya pilihan selain bersuara lebih keras, Karena dalam negara demokrasi, diamnya kekuasaan adalah awal dari skandal yang lebih besar," pungkasnya.(raa)