Profil dan Kekayaan Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati yang Disorot usai Acara Bukber Bollywood

Untuk kendaraan, Fenny tercatat memiliki dua mobil, yakni Honda HR-V tahun 2017 senilai Rp215 juta dan Honda All New HR-V tahun 2022 senilai Rp290 juta.

Selain itu, terdapat harta bergerak lainnya senilai Rp122,25 juta serta kas dan setara kas yang mencapai Rp1,33 miliar.

Klarifikasi Soal Bukber Bertema Bollywood

Acara yang menjadi sorotan publik itu digelar di Mahabarata Palace Graha Unesa di Surabaya.

Dalam video yang beredar di media sosial, ruangan acara terlihat dihiasi dekorasi bernuansa India dengan dominasi warna emas, merah, dan oranye. Sejumlah pejabat yang hadir juga tampak mengenakan busana khas India seperti sari.

Baca Juga

Fantastis, Harta Kekayaan Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati Jadi Sorotan, Total Tembus Rp6,5 Miliar Usai Viral Bukber Mewah Bertema Bollywood

Menanggapi polemik tersebut, Fenny Apridawati menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan dana APBD maupun anggaran negara.

“Kami perlu sampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran APBD. Acara ini murni momentum silaturahmi di bulan suci Ramadan yang kami manfaatkan untuk koordinasi percepatan program perbaikan jalan serta persiapan distribusi beras SPHP,” ujar Fenny dalam keterangannya, Jumat (13/3/2026).

Menurutnya, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas percepatan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur jalan di Sidoarjo.

Meski demikian, ia mengakui bahwa publikasi kegiatan tersebut menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

Fenny pun menyampaikan permohonan maaf kepada warga Sidoarjo atas kegaduhan yang muncul akibat beredarnya dokumentasi acara tersebut.

“Kami menyadari sebagai pelayan publik seharusnya lebih peka dalam mendokumentasikan aktivitas, terutama di tengah situasi yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kritik dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kepekaan sosial dalam setiap kebijakan maupun kegiatan yang dilakukan.