Profil dan Kekayaan Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati yang Disorot usai Acara Bukber Bollywood
- tangkapan layar instagram fakta indo
tvOnenews.com - Nama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati tengah menjadi sorotan publik setelah acara buka puasa bersama dan rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo viral di media sosial.
Acara tersebut menjadi perbincangan karena mengusung konsep mewah bertema Bollywood. Sejumlah warganet membandingkan kemegahan acara itu dengan kondisi infrastruktur jalan di wilayah Sidoarjo yang masih banyak mengalami kerusakan.
Di luar polemik tersebut, Fenny Apridawati dikenal sebagai birokrat senior dengan rekam jejak karier dan akademik yang cukup panjang.
- instagram Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati
Perempuan bergelar doktor itu resmi menjabat Sekda Sidoarjo sejak Maret 2024.
Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan masyarakat dengan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM.), Magister Kesehatan (M.Kes.), hingga meraih gelar doktor (Dr.).
Sebelum menempati jabatan strategis sebagai Sekda, Fenny pernah memegang sejumlah posisi penting di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Di antaranya sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, hingga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dalam perannya sebagai Sekda, Fenny bertugas mengoordinasikan berbagai kebijakan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus memastikan program pembangunan daerah berjalan efektif.
Kiprahnya di tingkat nasional juga sempat mendapat apresiasi setelah meraih penghargaan Juara I Sekda Terbaik dalam ajang ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2025. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Total Kekayaan Lebih dari Rp6,5 Miliar
- instagram Fenny Apridawati
Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023, Fenny Apridawati tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp6.562.075.869.
Menariknya, seluruh kekayaan tersebut dilaporkan tanpa memiliki utang.
Sebagian besar nilai kekayaan berasal dari aset properti berupa tanah dan bangunan yang mencapai Rp4,6 miliar. Selain itu, terdapat pula kepemilikan kendaraan pribadi, harta bergerak lainnya, serta simpanan kas.
Beberapa aset properti yang dilaporkan antara lain tanah dan bangunan di Sidoarjo seluas 126 m²/250 m² senilai Rp1,5 miliar, tanah seluas 140 m² senilai Rp600 juta, serta tanah dan bangunan seluas 154 m²/225 m² dengan nilai Rp2,5 miliar.
Untuk kendaraan, Fenny tercatat memiliki dua mobil, yakni Honda HR-V tahun 2017 senilai Rp215 juta dan Honda All New HR-V tahun 2022 senilai Rp290 juta.
Selain itu, terdapat harta bergerak lainnya senilai Rp122,25 juta serta kas dan setara kas yang mencapai Rp1,33 miliar.
Klarifikasi Soal Bukber Bertema Bollywood
Acara yang menjadi sorotan publik itu digelar di Mahabarata Palace Graha Unesa di Surabaya.
Dalam video yang beredar di media sosial, ruangan acara terlihat dihiasi dekorasi bernuansa India dengan dominasi warna emas, merah, dan oranye. Sejumlah pejabat yang hadir juga tampak mengenakan busana khas India seperti sari.
Menanggapi polemik tersebut, Fenny Apridawati menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan dana APBD maupun anggaran negara.
“Kami perlu sampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran APBD. Acara ini murni momentum silaturahmi di bulan suci Ramadan yang kami manfaatkan untuk koordinasi percepatan program perbaikan jalan serta persiapan distribusi beras SPHP,” ujar Fenny dalam keterangannya, Jumat (13/3/2026).
Menurutnya, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas percepatan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur jalan di Sidoarjo.
Meski demikian, ia mengakui bahwa publikasi kegiatan tersebut menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Fenny pun menyampaikan permohonan maaf kepada warga Sidoarjo atas kegaduhan yang muncul akibat beredarnya dokumentasi acara tersebut.
“Kami menyadari sebagai pelayan publik seharusnya lebih peka dalam mendokumentasikan aktivitas, terutama di tengah situasi yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kritik dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kepekaan sosial dalam setiap kebijakan maupun kegiatan yang dilakukan.
Load more