Akhirnya Dieksekusi! Direktur Penggelap Rp76 Miliar PT Mitra Cipta Agro Masuk Lapas Cipinang

PT Mitra Cipta Agro yang berdiri pada 2017 merupakan perusahaan keluarga yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi pupuk. 

Namun, sejak 2019 hingga 2023, perusahaan itu mengalami kemunduran drastis diduga akibat praktik keuangan yang tidak sehat.

Dalam persidangan, Margareth membeberkan bahwa penggunaan dana perusahaan dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris maupun mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Dana perusahaan digunakan secara sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi, tidak pernah dilaporkan dan tidak melalui mekanisme internal,” tegas Margareth dalam kesaksiannya di PN Jakarta Barat.

Fakta persidangan mengungkap, sejak 2018 hingga 2023, kedua terdakwa melakukan sedikitnya 13 kali transfer dana perusahaan ke rekening pribadi dengan total nilai lebih dari Rp76 miliar.

Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli berbagai aset, antara lain, tanah seluas 1.315 meter persegi di Benoa, Bali, rumah di kawasan Kembangan Selatan, sebuah ruko tiga lantai di Gading Serpong, dan sejumlah kendaraan mewah, termasuk Land Rover dan BMW X4

Majelis hakim PN Jakarta Barat dalam putusan sebelumnya juga memerintahkan penyitaan dan pengembalian seluruh aset tersebut guna memulihkan kerugian perusahaan.

Terbukti Lakukan Penggelapan dan TPPU

Dalam tuntutannya, JPU Tompian Jopi Pasaribu menilai Wijanto dan Lily secara bersama-sama melakukan penggelapan dana perusahaan dan TPPU.

Keduanya didakwa melanggar, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penasihat hukum para terdakwa sempat berdalih bahwa seluruh transaksi tersebut merupakan bagian dari operasional perusahaan dan telah diketahui pemegang saham. 

Namun, majelis hakim menilai pembelaan itu tidak berdasar karena tidak didukung dokumen resmi dan bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Upaya banding dan kasasi yang ditempuh terdakwa pada akhirnya kandas. Putusan MA pada 5 Agustus 2025 memberikan kekuatan hukum tetap (inkracht) terhadap vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Menanggapi eksekusi terhadap Wijanto dan penguatan putusan terhadap keduanya, Margareth menyebut langkah MA sebagai bentuk pemulihan keadilan bagi pemegang saham yang dirugikan.