Gelar Unjuk Rasa, Massa Minta Kejagung Usut Dugaan Distribusi Solar Gelap dan Pertambangan Ilegal di Pulau Gebe
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Massa yang mengatasnamakan Koalisi Anti Mafia Tambang Halmahera Tengah (Kamtam Halteng) menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (25/7/2025).
Massa meminta Kejagung mengusut maraknya dugaan praktik pertambangan ilegal dan distribusi solar gelap di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Pasalnya, dugaan aktivitas ilegal itu dinilai massa sebagai ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan, hak masyarakat adat, serta kedaulatan negara atas Sumber Daya Alam (SDA).
Massa menyebut dugaan distribusi solar gelap juga secara masif terjadi di wilayah operasi tambang itu.
Koordinator Lapangan Kamtam Halteng, Badi Fharman menyebut praktik ilegal itu dinilai melanggar Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengancam pidana bagi siapa pun yang menyalahgunakan distribusi BBM tanpa izin.
“Kami sudah turun langsung ke lapangan. Hasil investigasi kami menemukan bahwa selain operasi tambang ilegal, juga terdapat distribusi BBM bersubsidi yang disuplai ke perusahaan tambang secara gelap. Kami menilai ini adalah nyata kejahatan ekonomi dan ekologi,” kata Badi, Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Badi menjelaskan kejahatan lingkungan dan ekonomi juga mencerminkan pelanggaran terhadap Pasal 69 dan 70 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur larangan perusakan lingkungan serta hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Ia menegaskan pihaknya tak akan berhenti sampai negara menegakkan keadilan dan menghentikan seluruh praktik mafia tambang dan energi yang merusak tanah Pulau Gebe.
“Kami tidak datang untuk bernegosiasi. Kami datang untuk menagih tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Jika Kejaksaan Agung tidak segera bertindak, maka negara sedang membiarkan kehancuran Pulau Gebe. Dan kami tidak akan diam sampai praktik mafia tambang dan migas benar-benar lenyap dari tanah kami,” kata Badi.
Badi memaparkan aksi unjuk rasa pihaknya ini sekaligus menjadi peringatan nasional bahwa wilayah pinggiran tidak boleh terus menjadi korban ketidakadilan struktural.
Ia menyatakan bahwa jika tidak ada sikap tegas dari Kejagung ke depan, pihaknya akan kembali dengan gelombang aksi yang lebih besar.
“Kami akan kembali ke Kejaksaan RI," katanya.
Adapun massa aksi turut membawa 5 poin tuntutan dalam aksinya diantaranya yakni mendesak Kejagung untuk segera mengusut dan menindak tegas para pelaku serta perusahaan yang terlibat dalam tambang ilegal dan distribusi solar gelap di Pulau Gebe sesuai dengan Pasal 55 KUHP (penyertaan dalam kejahatan) dan UU Tipikor jika ditemukan unsur gratifikasi atau suap. (raa)
Load more