Sarat Kepentingan Golongan Tertentu, Kemendagri Diminta Seleksi Ketat Promosi ASN di Kabupaten Tangerang

Kapriani menegaskan jika Kemendagri tidak menolak promosi jabatan yang sarat kepentingan keluarga maka ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal dan integritas ASN nasional.

Kapriani juga meminta agar Kemendagri, KASN, dan lembaga pengawas lainnya bertindak cepat atas rotasi jabatan ini.

Ia mengingatkan bahwa fasilitas dan gaji para pejabat berasal dari uang rakyat, sehingga pejabat seharusnya peka terhadap aspirasi masyarakat dan menegakkan disiplin ASN.

Di sisi lain, akademisi Universitas Pamulang, Rahman Faisal menilai promosi jabatan seharusnya mengedepankan prinsip 'Right Man in the Right Place' dan menjauhi praktik nepotisme.

Menurutnya, promosi merupakan hal wajar selama dilakukan dengan seleksi terbuka dan objektif. 

Dia mencontohkan kasus Kahiyang Ayu, anak Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang tidak lolos seleksi PNS meskipun merupakan anak presiden aktif kala itu.

“Jika proses rekrutmen di lingkungan pemerintah lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan ketimbang kompetensi, tentu itu melanggar aturan,” ujarnya.

Rahman berharap Pemkab Tangerang dapat menjunjung transparansi dalam rekrutmen dan promosi jabatan ASN.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengkritisi kebijakan publik yang dinilai menyimpang. (raa)