Bupati Sekadau Tegas soal Sawit Mesti Berdayakan Petani dan Mayarakat Adat
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Sekadau, Aron menyatakan investasi di sektor kelapa sawit membawa dampak positif bagi masyarakat daerah.
Dia menilai industri ini mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus memberdayakan masyarakat desa.
Hal ini disampaikan Aron dalam Forum Pemikiran Strategis Nasional yang digelar Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) di Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
"Kami mendukung investasi kelapa sawit karena terbukti membuka lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat, khususnya di Sekadau. Tapi kami ingin pastikan pertumbuhan ini memberi ruang bagi petani kecil dan masyarakat adat sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton," kata Aron.
Aron juga mendorong percepatan kebijakan energi nasional yang mengarah ke pengembangan biodiesel berbasis sawit.
Menurutnya, hal ini bisa meningkatkan nilai tambah sekaligus harga sawit di tingkat petani.
"Harapan kami dalam waktu dekat, pemerintah pusat segera mendorong produksi CPO menjadi biodiesel secara masif," ujarnya.
Dia menjelaskan, Pemkab Sekadau sudah memiliki Perbup No. 26 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Program ini fokus pada dukungan langsung ke petani, mulai dari bantuan benih unggul, sertifikasi ISPO, legalisasi lahan lewat PTSL dan TORA, hingga pembangunan infrastruktur distribusi.
Selain itu, Pemkab Sekadau juga mengakui keberadaan tiga komunitas masyarakat hukum adat Dayak sebagai kawasan perlindungan berbasis adat.
Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengapresiasi langkah Pemkab Sekadau yang dinilainya berpihak kepada petani.
Dia berharap pemerintah pusat mengambil peran lebih besar dalam mendukung sawit rakyat.
"Kita butuh lebih banyak kepala daerah seperti ini. Sudah saatnya sawit rakyat jadi pilar utama industri, bukan sekadar pelengkap," ujar Sabarudin.
Dia juga menyoroti pentingnya pendanaan sertifikasi ISPO bagi petani yang hingga kini masih jadi tantangan.
"Sesuai Perpres, biaya sertifikasi ISPO seharusnya ditanggung BPDPKS," tegasnya.(lgn)
Load more