Ahli Sebut Asas Dominus Litis Perlu Pengawasan Ketat

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram (DEMA UIN Mataram) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (BEM UNU NTB) menyelenggarakan Simposium Nasional dengan tema Implementasi Asas Dominus Litis dalam Perubahan KUHAP di Indonesia dalam Sudut Pandang Politik dan Hukum.

Acara yang dihadiri ratusan mahasiswa, akademisi, serta praktisi hukum itu diselenggarakan di Gedung Research Center, Kampus II UIN Mataram, Selasa (19/2/2025).

Simposium ini bertujuan untuk mengkritisi penerapan asas Dominus Litis yang memberikan kewenangan penuh kepada jaksa dalam menentukan kelanjutan sebuah perkara pidana. 

Dalam diskusi ini, para narasumber menyoroti dampak asas tersebut terhadap keadilan hukum di Indonesia serta kemungkinan reformasi hukum yang lebih inklusif dan demokratis.

Ketua DEMA UIN Mataram, Abed Aljabiri Adnan menjelaskan asas Dominus Litis sering kali dipandang sebagai bentuk sentralisasi kekuasaan yang dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. 

"Asas ini bisa mengurangi keadilan yang seharusnya diterima setiap warga negara. Oleh karena itu, kami berharap simposium ini mendorong reformasi hukum yang lebih berpihak pada keadilan," kata Abed dalam keterangannya.

Sementara, Ketua DPM UNU NTB, Muhammad Rozi menambahkan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan hukum di Indonesia. 

“Kita tidak boleh diam terhadap ketimpangan dalam sistem hukum. Melalui diskusi akademik seperti ini, kita dapat memberikan gagasan kritis untuk perbaikan sistem hukum di masa depan,” jelas Rozi.

Selain itu, Wakil Rektor III UNU NTB Irpan Suriadiata menyebutkan asas Dominus Litis dapat memperkuat dominasi kejaksaan dalam proses hukum.

"Tanpa pengawasan yang ketat, bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Sistem peradilan harus bersifat independen, bukan menjadi alat politik," ujar Dr. Irpan.

Di sisi lain, praktisi hukum UIN Mataram, M. Riadhussyah menjelaskan dari perspektif hukum pidana, asas ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan substantif. 

"Kewenangan tunggal jaksa dalam menentukan kelanjutan perkara pidana harus diawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merugikan masyarakat," tegas M. Riadhussyah.

Dengan terselenggaranya simposium nasional ini, DEMA UIN Mataram dan BEM UNU NTB berharap dapat terus menggalang kolaborasi lintas kampus dalam memperjuangkan reformasi hukum yang lebih baik bagi semua warga Indonesia.(lkf)