Pengamat Sebut Prabowo Tak Kesampingkan Kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan

tvOnenews.com - Pengamat dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti kritik yang dilontarkan media asing asal Inggris, The Economist, dalam sebuah tulisan tajuk soal diplomasi Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini ke luar negeri.

Dalam tulisan tersebut terkesan bahwa Indonesia telah mengabaikan kedaulatannya di Laut China Selatan usai penandatanganan joint development dalam bidang maritim.

“Padahal, kenyataannya, Indonesia selalu menegaskan bahwa Laut China Selatan adalah wilayah yang penuh dengan sengketa dan Indonesia tetap konsisten menjaga kedaulatan dan hak berdaulatnya dengan tegas berdasarkan UNCLOS 1982,” terang Fahmi di Jakarta, Kamis (5/12).

Prabowo, lanjut Fahmi, mengadopsi sikap pragmatis dalam menghadapi China yang merupakan kekuatan besar di kawasan. Hal ini bukan berarti mengorbankan prinsip, tetapi lebih kepada membangun hubungan yang konstruktif dan menghindari ketegangan yang tidak perlu. 

Fahmi mengatakan Indonesia tidak mengesampingkan prinsip kedaulatan, tetapi berusaha mengelola hubungan dengan China dengan bijaksana, mengingat peran penting negara ini dalam perekonomian global.

“Sebagai negara yang memegang teguh kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadapi tantangan diplomatik yang sangat kompleks. Kunjungan luar negeri pertama Presiden Prabowo menunjukkan upaya serius untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan memperluas pengaruh negara,” ungkap Fahmi lagi.

Diplomasi Indonesia di bawah Prabowo, meskipun dihadapkan dengan banyak tantangan, tetap berfokus pada menjaga kedaulatan negara, membangun hubungan konstruktif dengan berbagai pihak serta beradaptasi dengan perubahan global. Semua ini adalah langkah-langkah yang dibutuhkan Indonesia untuk tetap relevan dalam percaturan politik dunia yang semakin kompleks. 

“Sebagai pemimpin baru, Prabowo tentu akan terus belajar dan menyesuaikan kebijakan luar negerinya dan ini adalah bagian dari dinamika pemerintahan yang harus dihargai,” tutup Fahmi.
(chm)