Kasus Pencurian Genset, Kakek 72 Tahun Dituntut 1,6 Tahun Penjara, Hakim PN Gunung Sugih Lampung Diminta Terapkan Nilai Keadilan

Jakarta, tvOnenews.com - Sidang kasus dugaan pencurian genset dengan terdakwa kakek Lansia berumur 72 di Lampung Tengah sudah memasuki Persidangan pada Pengadilan Gunung Sugih, Lampung. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menuntut terdakwa MS selama 1 tahun 6 bulan.

Advokat Alvin Lim, selaku penasehat hukum terdakwa mengaku heran dengan perkara tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana bisa seseorang yang menjual barangnya sendiri dipidanakan.

"Saya heran dan kaget melihat penegakan hukum yang diduga digunakan untuk mengkriminalisasi seorang kakek berumur 72 tahun. Masak iya sih barang sendiri dijual bisa dipidanakan. JPU menuntut 1 tahun 6 bulan, tapi waktu ditanya mana bukti sumber pembelian genset mereka mengelak, saya kehilangan kata-kata melihat perkara ini" kata Alvin dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

Alvin Lim berpendapat bila proses hukum kasus ini terkesan dipaksakan.

"Sejak awal perkara ini dinaikan ke penyidikan saja, sudah terkesan dipaksakan. Penyidik saja di Polres Lampung Tengah tidak bisa bedakan mana badan hukum dan mana badan usaha, subjek hukum saja belum jelas tapi sudah naik sidik. Dan lebih parah bisa disidangkan, sehingga kuat dugaan saya ini diorder" tambahnya.

Sementara itu advokat Nathaniel Hutagaol, rekan kerja Alvin Lim mengatakan bahwa pihaknya belum melihat bukti terdakwa menjual genset milik orang lain.

Baca Juga

Kongres Nasional Permahi Tetapkan Pemimpin Baru Secara Aklamasi

"Sampai pledoi ini kami ajukan, belum ada bukti-bukti yang menyatakan genset yang dijual terdakwa milik pabrik Tri Karya Manunggal. Saksi korban saja mengakui tidak ikut membeli genset dan tidak ikut patungan membeli genset tersebut. Yang lebih parahnya lagi, sampai sekarang sumber dana pembelian genset tersebut belum bisa dibuktikan oleh penyidik maupun JPU" ujarnya.

Senada dengan dua rekannya, Advokat Tua Parningotan Ambarita yang mengatakan bila penegakan hukum dilakukan untuk hal yang sebenarnya.

"Sampai hari ini audit keuangan pabrik Tri Karya Manunggal juga tidak pernah dilakukan. Harus dibuktikan dulu melalui audit, ada tidak pengeluaran uang pabrik membeli genset tersebut? Kita harus fair dong, jangan dibuatlah penegakan hukum ini untuk hal-hal yang tercela. Jangan dibuat mainan lah nasib orang, parahnya bisa P21 dari Kejaksaan, dinyatakan lengkap" jelas Ambarita.