Layanan RSUD dr. Murjani Sampit Kurang Optimal Dapat Sorotan Tajam Dari DPRD Kotim

tvOnenews.com - Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Rimbun ST, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait layanan di RSUD dr. Murjani Sampit, yang dianggap belum optimal dalam memberikab pelayanan kepada masyarakat.

"Kami segera berkoordinasi dengan Komisi III untuk segera melakukan kunjungan ke rumah sakit, guna melihat langsung dan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya para pasien dan keluarganya," ujar Rimbun, Selasa, 22 Oktober 2024.

Rimbun menegaskan sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Kotim berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan publik, termasuk di sektor kesehatan, berjalan dengan baik. Bahkan Ia berencana ingin menggelar dialog interaktif langsung dengan masyarakat yang menggunakan layanan RSUD dr Murjani Sampit untuk mengetahui pengalaman mereka secara langsung.

"Kami akan berdialog dengan warga untuk memastikan apakah mereka merasa puas dengan layanan di rumah sakit atau justru sebaliknya. Jika ada keluhan biar nanti kita cari solusi bersama, hal ini tujuannya agar pelayanan rumah sakit bisa ditingkatkan," lanjut Rimbun.

DPRD Kotim berharap evaluasi ini akan memberikan masukan konkret bagi manajemen RSUD dr. Murjani Sampit. Rimbun menegaskan, pihaknya tidak akan ragu untuk memberikan rekomendasi perbaikan demi memastikan rumah sakit beroperasi sesuai standar pelayanan yang diharapkan masyarakat, sesuai predikatnya rumah sakit paripurna.

Sebelumnya, masyarakat seringkali mengeluhkan layanan rumah sakit pelat merah tersebut yang dinilai tidak ramah. Keluhan ini diunggah warga melalui sosial media, dan banyak sekali mendapat tanggapan natizen.

Baca Juga

Kasus Pneumonia di RSUD Jombang Meningkat, 18 Pasien Meninggal dalam Tiga Bulan Terakhir

Unggahan di media sosial tersebut diberi judul "Kemunduran RS Murjani Sampit" dan pengunggahnya warga bernama Siti Fathonah, yang mengaku kecewa dengan layanan RSUD Murdjani Sampit yang membatasi jumlah pasien yang hendak berobat, sehingga ada pembatalan pasien yang sudah mendaftar sebelumnya. Pasien harus antre ulang di bagian informasi akibat pembatalan tersebut.

Siti juga mengkritik kebijakan rumah sakit yang melakukan pembaruan sistem setiap tiga hari sekali dengan alasan pergantian dokter, namun justru mengorbankan hak pasien.

Ia juga menyoroti pengalaman beberapa pasien lain yang mengalami hal serupa, seperti Ibu Sunarti dari Parenggean dan Ibu Sumiatun yang harus datang pagi-pagi hanya untuk mendapatkan antrean, namun tetap tidak bisa dilayani.(chm)