Pimpinan Sementara DPRD DKI Puji Kepiawaian Heru Tangani Persoalan Warga

tvOnenews.com - Pimpinan Sementara DPRD DKI Jakarta memuji kepiawaian Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam menangani masalah yang dialami warganya. Bahkan Kepala Sekretariat Presiden RI itu dianggap responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, selama hampir dua tahun menjadi Pj Gubernur, Heru bisa menjalankan roda pemerintahan di Jakarta dengan baik. Salah satu indikatornya, lanjut Jhonny, pengaduan masyarakat yang diterima pemerintah langsung direspon Heru.

“Saya kasih contoh saat saya di Komisi E (Wakil Ketua Komisi E periode 2019-2024), ketika anggota DPRD mewacanakan pendidikan gratis di sekolah swasta, beliau menyambutnya,” ujar Jhonny pada Minggu (8/9/2024).

Jhonny mengatakan, Heru langsung menginstruksikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menelaah usulan Komisi E DPRD DKI Jakarta tersebut. Sikap Heru ini, ungkap Jhonny, memiliki kemauan politik atau political will untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warganya.

“Contoh juga kayak guru-guru honorer ribuan, yang belum diangkat nanti menjadi KKI (Kontrak Kerja Individu), beliau bisa memberikan percepatan sehingga mereka semua bisa diangkat (statusnya),” katanya.

Bahkan, lanjut dia, guru honorer yang belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), bisa Heru selesaikan dengan baik. Karena itu, dia menganggap kecepatan Heru dalam mengambil respon kebijakan terhadap warganya patut diapresiasi.

Baca Juga

Ironis, Pemudik Dipalak 3 Pria di Tanah Abang Jakarta, Polisi Beberkan Kronologinya

“Ketika kami juga meminta respon dari beliau (Heru) dalam sebuah kebijakan yang meringankan masyarakat, dia juga cepat menanggapi. Khususnya pada tahap bulan Desember 2023 ketika mau dikenakan lagi biaya sewa di rusunawa-rusunawa, akhirnya beliau mau agar ditunda dulu selama enam bulan,” jelas Jhonny.

Meski demikian, Jhonny memberikan catatan kepada Heru agar mengevaluasi kinerja anak buahnya terutama yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Sebab, katanya, ada anggaran bantuan untuk masyarakat sempat dipangkas namun akhirnya dipulihkan kembali.

“Ketika ada kebijakan pengurangan terkait subsidi kepada masyarakat, terus pengurangan juga terhadap beasiswa KJP dan KJMU, nah saya pikir mungkin beliau mendapat masukan yang mungkin tidak pas dari beberapa stafnya,” ucapnya.