Hadapi Tantangan Geopolitik, Pemerintah Dorong MIND ID Lanjutkan Hilirisasi Mineral

tvOnenews.com - Pemerintah mendorong Holding BUMN Pertambangan Indonesia MIND ID terus menggenjot industrialisasi komoditas mineral di dalam negeri meski dihadapkan dengan sejumlah kondisi geopolitik dunia.

Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury menyampaikan bahwa diplomasi harus terus dilakukan ke berbagai negara untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap kuat dan stabil di tengah tingginya tensi geopolitik global.

"Kepentingan kita tentunya adanya ketahanan, mengurangi atau meningkatkan resiliensi kita terhadap kekurangan pangan, energi, dan mineral kritis. Mineral kritis adalah industri yang strategis karena menyangkut keamanan bangsa," terangnya.

Pahala menerangkan Indonesia punya sikap yang netral dengan terus memperkuat diplomasi dengan berbagai negara. Dengan begitu, diharapkan upaya pemerintah menggenjot program hilirisasi nikel dapat berjalan optimal.

Hanya saja, kebijakan Indonesia mendapat hambatan dari Uni Eropa hingga Amerika Serikat (AS) di antaranya seperti gugatan di WTO dan penerapan Undang-Undang Inflation Reduction Act (IRA). 

Pahala bependapat kondisi ini perlu mendapat perhatian tinggi karena hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) saat ini mencapai US$20 miliar. 

Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan nikel, pemerintah tengah mendorong Critical Mineral Agreement (CMA).

"Jadi yang ingin kita lakukan adalah bagaimana Indonesia bisa memiliki critical mineral agreement dengan AS," kata Pahala.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, dukungan kebijakan dalam pengembangan mineral kritis dan strategis sangat diperlukan di tengah tantangan geopolitik yang terjadi saat ini. 

MIND ID pun terus mendorong peluang-peluang kerja sama strategis dengan semua pihak demi mengoptimalkan peluang sektor pertambangan yang ada. 

"Kita harus bisa berkiprah di pasar global dalam aspek persaingan geopolitis ini. Kita terbuka terhadap mitra-mitra yang dapat memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Ini untuk mendukung industrialisasi dalam negeri dan memajukan pengolahan sumber daya semaksimal mungkin," kata Hendi. (chm)