Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Global Mewujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

tvOnenews.com - Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo membuka Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Air Dunia ke -10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, pada Senin pagi, 20 Mei.

Presiden Jokowi menyatakan negara-negara di seluruh dunia harus menjadikan forum air terbesar di dunia ini sebagai momentum untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama terhadap air dengan berbagi pengetahuan, mendorong solusi inovatif, dan menerapkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu.

“Hal ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan merumuskan aksi nyata terkait pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Jokowi.

Presiden juga menekankan pentingnya peran air dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya air sehingga sering disebut sebagai minyak masa depan berikutnya.

Dari sisi ekonomi, Presiden Jokowi mengatakan kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada tahun 2050.

Oleh karena itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air dengan membangun 42 bendungan dan 1,18 juta hektar jaringan irigasi; merehabilitasi 43 juta hektar jaringan irigasi; dan membangun pengendalian banjir dan perlindungan pantai sepanjang 2.156 kilometer.

Indonesia juga memanfaatkan sumber daya air dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung (PLTS) Ciatra. PLTS tersebut merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.

“Tetapi semua upaya ini tidak cukup. Masalah air dan sanitasi akan menjadi semakin serius di masa depan. Upaya-upaya ini harus diperkuat di tingkat global, yang melibatkan negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil. World Water Forum ke-10 merupakan langkah strategis untuk mengambil tindakan nyata dan berkomitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi,” kata Presiden.

Menurut Presiden, Indonesia secara konsisten mendorong tiga hal dalam forum tersebut. Pertama, bertujuan untuk meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusivitas untuk mengatasi tantangan bersama, terutama bagi negara kepulauan kecil yang mengalami kelangkaan air.

Kedua, memberdayakan hidro-diplomasi untuk kerja sama yang konkrit dan inovatif sesuai kebutuhan negara penerima sekaligus mencegah persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas berdasarkan hukum internasional.