Gugatan yang Minta Gibran Didiskualifikasi, Mustahil Dikabulkan MK

"Begitu sudah kalah baru menggugat agar Gibran tidak diakui. Itu sangat tidak logis," lanjut Anthony.

Wakil Sekretaris Jendral Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menilai tuntutan kubu Paslon 03 yang meminta Pilpres 2024 diulang dengan mendiskualifikasi Prabowo-Gibran juga keliru.

Pasalnya, pemilu ulang tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Poin yang dikenal dalam undang-undang pemilu itu hanya ada pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara lanjutan (PSL) dan pemungutan suara susulan (PSS).

Menurut Anthony, di dalam undang-undang pemilu tidak dikenal adanya istilah pilpres ulang karena harus dilakukan dari awal, baik dari jadwal atau tahapan pemilu, menyiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), daftar capres-cawapres, cetak suara ulang dan sebagainya.

Tuduhan adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang diduga melibatkan pejabat daerah yang ditunjuk Presiden Joko Widodo merupakan tuduhan yang lemah.

Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) itu menyatakan pengangkatan para penjabat sudah sesuai dengan amanat undang-undang agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di daerah.