Babak Baru Kasus Malioboro City, Pemda DIY Beri Atensi

tvOnenews.com - Paguyuban Korban Konsumen Malioboro City kembali mendatangi kantor Pemda DIY untuk menyampaikan aspirasi serta audiensi meminta kejelasan kasus mereka.

Ketua Paguyuban Korban Konsumen Malioboro City, Edi Hardiyanto didampingi sekretaris PPAMCR Budijono menyampaikan bahwa pertemuan itu bertujuan untuk menyampaikan asporasi pasca beraudiensi dengan Bupati Sleman dan jajarannya Asisten1, Asisten 2 dan Kepala Dinas OPD terkait OPD Kabupaten Sleman.

"Dalam pertemuan dengan Pihak Pemda DIY sangat menyambut positif, dan berkomitmen mengawal penyelesaian kasus hingga konsumen Malioboro City  mendapatkan SHM SRS. Dalam pertemuan tersebut banyak beberapa point penting yakni terkait Fasum Fasos yang sampai saat ini belum diserahkan oleh pihak pemkab sleman," jelas Edi.

Edi menambahkan Pihak Pemda DIY kemudiam menyoroti terkait statement Bupati Sleman yang tidak dapat memberikan Diskresi terhadap kasus Malioboro city akan tetapi komitmen membantu menyelesaikan kasus Malioboro City hingga para korban konsumen menerima legalitas kepemilikan.

"Pemda DIY yang diwakili Asisten 1 dan jajaran pejabat yang hadir pada pertemuan tersebut dari Biro Hukum, Dispetaru, Satpol PP dan jajarannya akan menyampaikan hasil perkembangan terkait permasalahan Malioboro city di hadapan Ngerso Dalem dalam hal ini Gubernur DIY," jelas Edi.

Selain itu Pemda DIY akan mengawasi dan memonitor proses penyelesaian administrasi perijinan yang saat ini sedang dalam proses dilakukan MNC sebagai pemilik sah SHGB, pemda DIY akan melakukan kroscek dan memantau pemyekesaian kasus Malioboro City.

"Kami terimakasih atas respon Pemda DIY, karena dalam prosesnya nanti jika ada yang keliru maka akan ditegur dan segera akan dilaporkan ke Bapak Gubernur karena jika permasalahan ini tidak segera di selesaikan akan dapat berefek pada iklim investasi kedepan di Sleman khususnya di D.I Yogyakarta," jelas Edi.

Dalam pertemuan tersenut juga dibahas terkait bangunan yang berada di jalan Nasional namun pihak Kabupaten Sleman tidak mengetahuinya hignga terjadi mangkrak terlebih dilokasi tersebut ada Tanah Kas Desa. 

"Sampai ada yang magkrak terlebih dalam kawasan tersebut ada Tanah Kas Desa yang sampai saat ini kasusnya sedang di tangani dan akan diperiksa oleh Polda DIY dan Kejaksaan Tinggi  DIY atas perintah dari Bapak Gubernur.  Kenapa Pemkab Sleman sampai kecolongan hingga 2,3 Milyar yang belum dibayarkan pihak pengembang ke pihak Kantor Desa Caturtunggal hal. Kan hal ini berarti Pemkab Sleman tidak ada pengawasan atau sidak," jelas Edi.