Ratusan Massa Geruduk Kantor DPRD Sumedang, Protes Kinerja BPN Tak Sesuai SOP

Kabupaten Sumedang, Jawa Barat - Ratusan massa yang tergabung dalam DPD Asperumnas (Asosiasi Pemasaran Rumah Nasional) Sumedang, Kamis (09/12/21) siang, melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Sumedang, jawa barat. Ratusan massa menganggap kinerja BPN (badan pertanahan nasional) Sumedang, bekerja tidak sesuai standar dengan menambahkan persyaratan diluar SOP sebagai syarat untuk membangun perumahan.

Dengan berjalan kaki, ratusan massa dari puluhan kantor developer perumahan di kabupaten Sumedang tersebut mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Mereka menggelar aksi teatrikal dengan mengangkat keranda mayat, sebagai simbol matinya pelayanan bpn pada proses pembangunan perumahan nasional, khususnya di wilayah Sumedang.

Huliman Abdul Gofur, perwakilan dari pihak Asperumnas mengatakan, pihaknya meminta BPN dan PLN tidak mempersulit persyaratan pembangunan perumahan.

"BPN Sumedang ini mempersulit, seperti ada permainan. Permainan yang dimaksud disini seperti jam kerja yang tidak jelas, hingga ada syarat-syarat yang diluar SOP BPN," Tutur Huliman di Depan Kantor DPRD Sumedang.

Tidak hanya kepada BPN, lanjut Huliman, pihaknya juga meminta pihak PLN membebaskan pemasangan jaringan listrik, yang saat ini dinilai memberatkan baik pengembang maupun konsumen.

"Ini kita kan membantu PLN dengan memberikan konsumen pengguna listrik, tapi pemasangan listrik full dibebankan ke kita pihak perumahan, kalo bisa PLN dengan kita bagi-bagi beban lah," Lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, kepala bpn sumedang, iim rohiman, berjanji akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di kantornya.

"Kami sampaikan terima kasih kepada pihak Asperumnas, dengan adanya aspirasi dari mereka ini kami akan mengevaluasi pelayanan kami," Ucap Iim.

Sementara terkait adanya persyaratan diluar SOP untuk membangun perumahan, pihak BPN menganggap pelayanan di BPN memang berbeda atau unik.

"Tentu ini kan harus dilihat kasus perkasus, karena pelayanan di BPN itu unik ya. Jadi permasalahan satu permohonan dengan yang lainnya tidak bisa disamakan. Tapi bagaimana pun kita akan tuntaskan apabila memang sudah memenuhi syarat," Pungkasnya. (lutfi/ade)