Siasat Atasi Gelombang Demonstrasi, PSKP UGM: Aparat Tak Pakai Kekerasan, Pemimpin Negara Dengarkan Aspirasi Rakyat
- Tim TvOne - Sri Cahyani Putri
Yogyakarta, tvOnenews.com - Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mendesak aparat tidak menggunakan kekerasan dalam menangani gelombang aksi demonstrasi. Sebab, massa yang sedang marah, jika direspon dengan kekerasan justru mereka akan merespon lebih keras lagi.
"Dalam menghalau aksi para demonstran, aparat tidak menggunakan kekerasan. Mestinya, para pemegang otoritas dan kebijakan itu paham bahwa kekerasan yang ditekan dengan kekerasan lebih besar tidak selalu bisa efektif," kata Achmad Munjid, Kepala PSKP UGM, Rabu (3/9/2025).
Menurut Munjid, aksi unjuk rasa yang menjurus pada tindak kekerasan, penjarahan dan pembakaran di berbagai daerah berawal dari aksi penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah maupun DPR dinilai tak berpihak kepada rakyat. Kemarahan massa diperparah dengan peristiwa kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya yang melindas pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan hingga tewas.
Selain itu, eskalasi kekecewaan rakyat dipicu ketimpangan sosial yang berlangsung secara berkepanjangan. Saat ini, kondisi ekonomi Indonesia berada dalam situasi sulit. Contohnya, maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bisnis lesu, serta anggaran negara yang tekor. Kemudian, kebijakan yang diambil para pemimpin negara dianggap menyengsarakan rakyat.
Juga, kemewahan dan fasilitas yang dipamerkan para pejabat memberikan jurang besar antara pemerintah dengan rakyat. Ditambah, adanya komentar-komentar para wakil rakyat yang dinilai menyakiti hati masyarakat semakin memperburuk keadaan.
"Jadi rakyat tidak merasa diwakili, tidak merasa dibela dan tidak merasa didengar," ungkap Munjid.
Oleh karena itu, Munjid mengingatkan pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi yang disuarakan masyarakat dan membenahinya secara struktural.
"Akar penyelesaiannya dari permasalahan yang ada, seperti merevisi kebijakan, mengganti pejabat-pejabat yang arogan serta menghentikan program-program pemerintah yang dinilai memberatkan," ucapnya.
Ia pun meminta agar seluruh pihak, seperti tokoh agama, akademisi, orang-orang dengan otoritas dan berpengaruh dan media ikut berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasi dan tuntutan bukan hanya mengimbau masyarakat untuk menahan diri. (scp/dan)
Load more