Megawati sebut Penguasa Kayak Orba, TKN Prabowo-Gibran: Pemerintah Jokowi Sangat Demokratis

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid  angkat bicara terkait ucapan penguasa saat ini seeprti orde baru (orba) yang disampaikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Nusron mengatakan Megawati tak semestinya menyampaikan pernyataan itu akibat Presiden RI, Jokow Widodo (Jokowi) yang tak mendukung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Bahkan, ia menyindir porsi PDIP yang kini memiliki banyak kursi di DPR RI dan pada menteri kabinet pemerintahan Indonesia. 

"Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena Pak Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai mereka kemudian menuduh ada perilaku orba dan lain sebagainya," kata Nusron kepada awak media, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Nusron menjelaskan sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.

Sementara pemerintaha era Jokowi saat ini dinilainya tak mendepak suara-suara rakyat yang menyampaikan aspirasinya.

Baca Juga

Dugaan Malapraktik RS Muhammadiyah Terhadap IRT di Medan, DPR RI Singgung Hukum Pidana

"Seperti itu sudah pasti ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan," jelasnya.

Ia menyambung perilaku orba mungkin terjadi bila instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya.

“Misalnya, apabila intelijen negara dipakai untuk menakuti bahkan membuat pakta integritas Penjabat (Pj) Bupati atau Walikota untuk memenangkan paslon tertentu," kata Nusron.

"Kedua sistem orba bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH dan Kemensos itu juga digunakan untuk menakuti kelompok-kelompok penerima manfaat sosial seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu. Hanya karena kebetulan menterinya dari partai yang bersangkutan," pungkasnya. (raa/aag)