Sebelum Hapus Warga Miskin dari DTKS, Wisnu Wijaya Minta Kemensos Perkuat Verivali 

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu Wijaya meminta Kementerian Sosial perkuat verifikasi dan validasi (verivali) data sebelum menghapus keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Desakan itu Wisnu sampaikan merespons keluhan warga di lapangan. 

“Ada 1 KK dengan 7 orang anggota keluarga dimana hanya satu orang saja yang bisa bekerja. Di awal kerja, dia diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan di pabriknya. Namun ternyata, keikutsertaannya tersebut berdampak pada terhapusnya yang bersangkutan dari DTKS. Padahal 1 orang ini mesti menghidupi ketujuh anggota keluarganya dengan gaji di bawah UMR. Ironisnya lagi, baru dua bulan dia bekerja, ternyata dia kena PHK karena pabriknya gulung tikar dan tidak lagi bisa menerima bansos,” jelas Wisnu saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial, Selasa (7/11/2023).

Di lain kasus, Wisnu mengungkapkan bahwa ada juga salah satu KPM BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang namanya dihapus oleh sistem lantaran dinilai jarang menggunakan akses JKN.

“Yang bersangkutan adalah orang kurang mampu, KPM PKH. Ditambah, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, dia memang ketika sakit, lebih sering menggunakan obat warung. Namun dalam satu kesempatan, dia mengalami kondisi yang mesti dibawa ke Puskesmas. Akan tetapi, setiba disana yang bersangkutan justru tidak bisa mengakses layanan gratis sebagaimana hak penerima BPJS Kesehatan PBI karena namanya tidak lagi tercantum di sistem,” terang Wisnu.

Merespons dua kasus di atas, legislator Fraksi PKS ini menekankan agar Kementerian Sosial bisa melakukan verifikasi dan validasi lebih teliti sebelum menghapus nama seseorang dari DTKS. 

Baca Juga

Mensos Tegaskan 106 Ribu Peserta BPJS PBI dengan Peyakit Katastropik akan Direaktivasi Sementara

“Saya meminta agar proses verivali ini tidak hanya dilakukan dengan mengandalkan pola atau algoritma di dalam sistem. Sebelum dihapus dari DTKS, sebaiknya perlu ada pengecekan langsung di lapangan oleh SDM PKH agar bisa memperoleh fakta yang objektif sehingga temuan-temuan sebagaimana saya sebutkan tadi tidak lagi terulang di kemudian hari. Mohon agar resources yang ada ini bisa dioptimalkan,” ucap Wisnu. (aag)