Guru Bergaji Rp200 Ribu di Sumbar, Politisi PPP Soroti Perhatian Pemda

tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengungkap adanya guru di daerah Sumatera Barat yang bergaji Rp200 ribu per bulan. Kondisi demikian harusnya menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah (Pemda), sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Walau tidak diungkap secara gamblang guru tersebut berada di kabupaten mana, namun pemerintah daerah harus cepat tanggap dan menyikapi secepatnya.

"Informasi ini membuat kita miris, apalagi disebut berada di Sumatera Barat. Dari dulu posisi guru selalu menjadi warga terhormat di Sumbar, karena Budaya Minang meletakkan guru itu sejajar dengan orang tua. Ini harus jadi perhatian oleh pemda," ujar Perismon, Politis PPP asal Sumatera Barat melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (25/07/2023).

Lanjut Perismon, dalam waktu dekat ini sudah ada 2 kabar tentang nasib guru di Sumatera Barat yang memprihatinkan dan diberitakan secara nasional. Sebelumnya sempat viral video guru di Kabupaten Limapuluh Kota yang mendapat hujatan dan kata-kata kasar dari muridnya, namun penyelesaiannya dianggap kurang tepat karena guru itu yang akhirnya 'dipaksa' minta maaf.

"Perlakuan dan perhatian kepada guru-guru ini, harus dibenahi dan diperbaiki. Ini adalah tugas pemda, baik propinsi maupun kabupaten/kota. Tidak bagus juga nama Sumatera Barat terus-terusan viral karena keprihatinan, bukan prestasi," sambung Jurnalis Media Nasional yang saat ini masuk ke jalur politik praktis tersebut.

Dengan adanya informasi dari Menko PMK tersebut, harus dijadikan pelecut bagi semua pihak di Sumatera Barat agar lebih memperhatikan lagi nasib guru. Pemerintah daerah harus melakukan lagi pendataan semua guru-guru, agar semua terpantau dengan jelas dan terperinci.

Baca Juga

Kebut Huntap-Huntara, Satgas PRR Komitmen Berikan Hidup Layak Bagi Penyintas

"Yang sering luput itu adalah nasib guru honorer, terutama yang mengajar di yayasan-yayasan atau lembaga pendidikan non pemerintah. Namun itu harus tetap jadi perhatian serius, karena masa depan bangsa ini sangat bergantung kepada guru. Jadikan informasi dari Pak Muhadjir itu sebagai pengingat agar ke depan tidak lengah lagi. Dan jangan 'baperan', lakukan saja pembenahan," imbuh Perismon.