Soal Isu Bocoran Putusan MK Sistem Pemilu, DPP ARUN Angkat Bicara

Jakarta, tvOnenews.com - Dugaan kebocoran soal informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya akan memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup menuai banyak pro dan kontra.

Terkait hal ini, Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) angkat bicara.

Menurut Ketua DPP ARUN, Bob Hasan, bila MK benar-benar mengabulkan putusan tersebut, akan membuat catatan hitam demokrasi di bumi Pertiwi.

Kendati demikian, Bob Hasan meyakini MK tidak akan mengabulkan sistem pemilihan umum (Pemilu) proporsional tertutup. Sebab, sistem ini sudah pernah diterapkan sebelum reformasi terjadi pada tahun 1998 silam.

“Kami menganalisis tidak mungkin MK itu memutuskan proporsional tertutup, karena kalau dari sudut pandang tata negara, MK itu melakukan perubahan dari tertutup menjadi terbuka pada masa lalu,” kata Bob Hasan kepada wartawa, Selasa (30/5/2023).

Dari sejarah panjang itu, Bob Hasan menilai Bangsa Indonesia sejak lama menginginkan adanya sistem pemilihan terbuka. Apalagi, selama pemilihan terbuka diterapkan, tidak ada masyarakat yang protes terhadap sistem ini.

“Pemilihan langsung sudah menjadi tren di era reformasi, karena amanah dan perjuangan dari reformasi itu adalah transparan dan akuntabilitas termasuk dalam memilih wakil rakyat itu sendiri,” tegas Bob Hasan.

Hasan menjelaskan, salah satu keunggulan sistem proporsional terbuka masyarakat dalam melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung bisa melihat foto caleg dalam kertas suara.

“Sekarang Bupati, Wali Kota dan Gubernur itu secara langsung dipilih rakyat, melalui pemilu bukan lewat dewan (DPRD) lagi. Kemudian pemilihan presiden, juga bukan lewat dewan (MPR RI) lagi, tapi masyarakat langsung,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasan menilai alangkah anehnya bila Hakim MK mengabulkan sistem proporsional tertutup dan ini akan kembali lagi ke era sebelum reformasi.

"Saya kira segenap bangsa tidak berkeinginan kembali ke orde baru," kata Bob Hasan

Terlebih, sambung dia, tidak ada peristiwa penting dan mendesak bagi Hakim MK untuk mengabulkan sistem proporsional tertutup saat pemilu nanti.

“Saya yakin betul bahwa MK tidak mungkin memutuskan proporsional tertutup, karena tidak ada peristiwa politik yang penting di situ, cuma karena ada ujaran bahwa dalilnya pemohon itu menyatakan, politik uang makin kencang dan segala macam,” ucap dia.

Menurut dia, hal ini justru sebaliknya, jika MK mengabulkan sistem proporsional tertutup untuk Pileg, akan menjadi yurisprudensi untuk diajukan kembali dalam Pilkada hingga Pilpres.

“Jadi putusan MK kalau dibuat tertutup, ini menjadi yurisprudensi pemilihan-pemilihan lainnya, nggak mungkin MK menjadi dualistis," pungkasnya. (rpi/aag)