Korban M Istri Kedua Anggota DPR RI Sebut BY Kerap Lakukan Penyimpangan Seksual

Jakarta, tvOnenews.com - Pelaporan anggota DPR RI berinisial BY yang dilaporkan istri keduanya ke Mahkama Kehormatan Dewan (MKD) buntut dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ungkap adanya penyimpangan seksual pelaku.

Srimiguna selaku kuasa hukum korban berinisial M (30) mengatakan, korban kerap dipaksa melakukan hubungan seksual tidak wajar sampai korban kesakitan dan mengalami pendarahan.

"Dari salah satu barang bukti, diketahui BY mengaku melakukan hubungan seksual meski korban telah mengalami pendarahan dan darah dilihat oleh BY, karena Hasrat seksual yang telah memuncak,” ungkap Srimiguna dihadapan wartawan usai melaporkan BY ke MKD bersama sang istri.

Menurut Srimingguna, tak hanya berhenti sampai disitu, BY juga kerap melakukan kekerasan fisik terhadap M (30).

"Bahkan menampar pipi dan bibir, menggigit tangan, mencekik leher, membanting, dan menginjak-injak tubuh korban yang sedang hamil. Akibat perbuatan itu, korban mengalami pendarahan,” katanya.

Srimiguna, Kuasa Hukum korban KDRT yang dilakukan Anggota DPR RI  (BY)

Baca Juga

MKD DPR: Polisi Jangan Sungkan Tindak Anggota DPR yang Melanggar Hukum

Kronologi KDRT 

Pernikahan antara pelaku BY, anggota DPR RI dan M (30) sejak tahun 2022. Sayangnya, meski pernikahan masih seumur jagung, korban M kerap mendapat perlakuan KDRT dari suaminya BY.

Bahkan, perlakuan KDRT yang dialaminya termasuk penganiayaan, mengingat pelaku kerap melakukan menonjok tubuh korban berkali-kali, menampar pipi dan bibir, menggigit tangan, mencekik leher, membanting, dan menginjak-injak tubuh korban yang sedang hamil.

"Korban mengalami pendarahan. Bahkan BY pernah melakukan KDRT dengan memukul korban menggunakan kursi hingga babak belur. Dan membekap wajah korban dengan bantal hingga Korban kesulitan bernafas,” kata Srimiguna.

Atas perlakukan BY kepada M, awalnya korban tak berani untuk memberitahu pihak lain, karena M masih berharap BY bisa berubah. Padahal, tiap BY usai melakukan KDRT, BY kerap meminta maaf pada korban M.

Namun, melihat tak ada perubahan dari prilaku BY kepada dirinya, Pada bulan November 2022 M pun akhirnya melaporkan BY ke pihak kepolisian dan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tak ada tanggapan yang cepat dari pihak kepolisian, karena dinilai lamban ditindaklanjuti, M pun kemudian memberanikan diri melaporkan BY ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan pun diterim, bahkan Wakil Ketua MKD DPR Nazarudin Dek Gam, jika pihaknya tengah melakukan verivikasi dan pemeriksaan terhadap terlapot.