Komnas HAM: Konflik di Tanah Papua Bukan Hanya Soal Ideologi

Jakarta, tvonenews.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Tanah Papua beragam, bukan hanya tentang ideologi.

Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro menjelaskan bahwa, konflik di Papua polanya beragam. Ada yang bersifat ideologi, ada juga yang berkaitan dengan ekonomi dan bahkan politik hingga sosial budaya.

Menurut dia, pola konflik yang bersifat ideologi melibatkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan kelompok pro kemerdekaan Papua, dengan aparat keamanan.

“Konflik terkait ekonomi, antara masyarakat dengan korporasi atau pemerintah, maupun antara sesama masyarakat sendiri," kata Atnike saat diskusi publik “Wamena Berdarah: Adakah Unsur Kejahatan Kemanusiaan” pada Selasa (14/03/2023).

Sedangkan, kata Atnike, konflik bidang politik misalnya ketika ada kebijakan pemerintah pusat yang diprotes masyarakat, serta konflik dalam konteks sosial budaya.

"Motifnya beragam. Bisa terjadi antara sesama orang asli Papua, maupun dengan non Papua dan sebagainya,” jelasnya.

Dia menilai, akibat konflik di Tanah Papua berbagai pihak pun menjadi korban. Tidak hanya warga sipil, juga aparat keamanan TNI dan Polri.

“Dalam konflik-konflik yang terjadi, memang ada korban. Dari TNI/Polri 13 orang. Tapi korban terbesar adalah warga sipil, 46 orang,” ujarnya.

Dia menyebut, mengenai amuk massa di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang meluas menjadi rusuh pada 23 Februari 2023 lalu, apabila dilihat awalnya berpotensi menjadi konflik horizontal.

Namun, situasi kemudian berubah ketika ada keterlibatan aparat keamanan, sehingga amuk massa di Wamena saat itu memiliki dimensi potensi konflik vertikal.

“Dalam kasus Wamena ini, kita lihat ada peningkatan sentimen antara masyarakat berbeda etnis, yang dipicu isu-isu sosial di masyarakat. Misalnya dalam kasus Wamena dipicu isu dugaan penculikan anak. Dalam kasus Wamena, dimensi sosialnya lebih tinggi,” terang dia.

Menurutnya, Komnas HAM kini melakukan pemantau dan penyelidikan terkait amuk massa di Wamena. Namun lembaga itu belum dapat menyimpulkan hasilnya, karena masih berproses. (rpi/aag)