Desakan Indonesia Keluar dari Board of Peace Menguat, DPR RI: Kita Sudah Dianggap Pendukung AS-Israel

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah segera menarik Indonesia dari kerja sama Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. 

Ia menilai keberadaan Indonesia di dalam forum tersebut justru berisiko mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Indonesia sudah terlanjur masuk ke dalam BoP. Namun daripada berlarut-larut dan menimbulkan persoalan yang lebih besar, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah untuk keluar. Ini penting demi menjaga konsistensi prinsip bebas aktif yang menjadi amanat konstitusi kita,” ujar TB Hasanuddin, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, ada lima alasan mendesak mengapa Indonesia harus segera keluar dari BoP.

Pertama, partisipasi Indonesia dinilai telah menyimpang dari amanat konstitusi terkait politik luar negeri bebas aktif.

"Amanat untuk turut aktif menjaga perdamaian dunia tidak tercermin apabila Indonesia menjadi bagian dari organisasi yang dinilai membiarkan terjadinya agresi militer terhadap bangsa lain, dalam hal ini invasi AS-Israel ke Iran," katanya.

Baca Juga

Pengakuan Mencenangkan Militer AS Tak Kuat Lawan Iran, Bahkan Singgung Alat Mematikan Milik Iran

Kedua, pemerintah dianggap tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi tersebut.

"Hal ini memperkuat persepsi adanya keberpihakan Indonesia terhadap agresi tersebut dan menimbulkan kesan lemahnya komitmen terhadap penghormatan kedaulatan negara lain," tegasnya.

Ketiga, sikap yang dinilai tidak netral itu berpotensi merusak kepercayaan publik internasional, termasuk rakyat Palestina. TB Hasanuddin mengingatkan, rencana mobilisasi pasukan TNI sebagai bagian dari ISF BoP bisa menuai penolakan.

"Bahkan, penolakan disebut telah muncul sejak dua pekan lalu ketika perwakilan Hamas secara terbuka menyatakan penolakan terhadap keberadaan pasukan asing di Gaza dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia," ucapnya.

Keempat, ia menyoroti beban anggaran negara. Keterlibatan TNI dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

"Dalam kondisi fiskal yang tengah tertekan, pemerintah diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Terlebih, dampak invasi AS-Israel ke Iran telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal Indonesia," katanya.

Kelima, Indonesia dinilai berisiko terseret lebih jauh dalam pusaran konflik geopolitik Timur Tengah.