Penanganan Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Acak-acakan, Fraksi PKS sebut Pernyataan Luhut Resahkan Warga

“Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Secara etika politik, ia ucapkan, sikap ini termasuk ‘kurang ajar’. Karenanya Mulyanto meminta Presiden Jokowi agar menegur sikap Luhut ini. Arogansinya sudah kelewatan.

Untuk diketahui, Wapres bersama Menteri BUMN dalam konferensi pers setelah kasus kebakaran Plumpang memberi arahan kepada Pimpinan Pertamina agar dalam jangka panjang memindahkan Depo Pertamina di Plumpang ini ke wilayah Pelindo, yang relatif jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga operasi obyek vital negara ini tidak membahayakan masyarakat dan lingkungannya.

Sementara itu, Luhut dalam statemennya kepada media malah menyatakan sebaliknya, ia meminta agar Pertamina merelokasi masyarakat yang bermukim di sekitar depo plumpang, bagaimana pun caranya. 

Alasannya, karena tanah yang masih dalam proses sengketa tersebut diakui milik Pertamina. Bahkan luhut meminta agar pihak yang memberi izin tinggal kepada masyarakat untuk bertanggung jawab.

“Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah,” pungkas Mulyanto. (aag)