Isi Lengkap PP Minerba yang Buka Peluang Ormas Agama Kelola Tambang Batu Bara, Berlaku Terbatas dan Ada Larangan Kerja Sama

"Dikelola secara profesional, dicarikan partner yang baik," kata Bahlil.

Sejak 2022, pemerintah mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan kepada swasta. Hal itu berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada 2022 ditemukan bahwa sebanyak 2.078 IUP dianggap tidak melaksanakan rencana kerja dan anggaran biaya perusahaan.

Kementerian Investasi/BKPM kemudian mendapat mandat untuk melaksanakan pencabutan dari Januari sampai dengan November 2022.

Sejauh ini boleh ada komentar dari Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) terkait revisi PP Minerba ini, sementara PP Muhammadiyah melalui Sekretaris Jenderal Abdul Muti menyebut dikeluarkannya aturan baru adalah wewenang pemerintah. Muhammadiyah sendiri belum ada pembicaraan dan penawaran terkait pengelolaan lahan tambang. 
 

(ant/bwo)