Indonesia Punya Modal Besar, DPR Ingatkan Jangan Cuma Jadi Penonton di Pasar Karbon Dunia

Jakarta, tvOnenews.com - Di tengah perebutan pengaruh dalam perdagangan karbon global, Indonesia dinilai masih belum menempati posisi yang sepadan dengan kekuatan ekologis dan pengalamannya.

DPR RI menilai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pasar Karbon harus menjadi titik balik agar Indonesia tidak terus terpinggirkan dalam arsitektur pasar karbon dunia.

Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menegaskan Indonesia memiliki modal ekologis, historis, dan institusional yang sangat kuat untuk tampil sebagai salah satu pemimpin global dalam perdagangan karbon.

Modal tersebut, menurutnya, harus ditunjukkan secara nyata dalam KTT Pasar Karbon agar Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata.

“Indonesia ini paradoks. Kita punya kekayaan biodiversitas yang luar biasa, tetapi juga pernah dicatat sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi. Justru dari situ dunia melihat Indonesia sebagai kunci dalam agenda pemulihan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim,” ujar Ateng, Senin (12/1/2026).

Ia menyebut Indonesia merupakan negara mega biodiversitas peringkat ketiga dunia setelah Brasil dan Kongo.

Namun, catatan deforestasi yang pernah tinggi membuat Indonesia menjadi sorotan dan sekaligus ujian bagi komitmen lingkungan global.

Ia membeberkan, sejak awal 2000-an, Indonesia tercatat sebagai salah satu penerima hibah internasional terbesar untuk program reforestasi dan pemulihan hutan.

Kepercayaan tersebut diperkuat dengan keberadaan lembaga riset kehutanan internasional seperti CIFOR dan ICRAF yang berkantor pusat di Bogor.

Ateng menegaskan Indonesia bukan pendatang baru dalam pasar karbon. Jauh sebelum Paris Agreement disepakati, berbagai skema perdagangan karbon global seperti REDD, REDD+, hingga REDD++ telah diuji coba di Indonesia.

“Sebelum Paris Agreement, Indonesia sudah menjadi lokasi uji coba berbagai skema perdagangan karbon. Artinya, pengalaman kita sangat panjang dan seharusnya menjadi modal besar dalam pasar karbon dunia,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.

Ia juga menyinggung keberadaan IDX Carbon sebagai pasar karbon domestik yang dibentuk lebih awal dibanding banyak negara lain.

Namun demikian, pengakuan internasional terhadap mekanisme dan standar yang digunakan Indonesia dinilai masih belum optimal.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup masih perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga standar internasional seperti Verra dan Gold Standard agar mekanisme perdagangan karbon Indonesia diterima secara global.

“Ini menunjukkan bahwa kita sudah melangkah jauh, tetapi masih perlu memperkuat kepercayaan. Platform sudah ada, pasar sudah dibentuk, tinggal bagaimana kita memastikan mekanismenya diterima dunia,” katanya.

Ateng menegaskan KTT Pasar Karbon tidak boleh sekadar menjadi ajang seremonial, melainkan momentum strategis untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam perdagangan karbon global.

“Indonesia harus tampil percaya diri. Kita punya pengalaman, punya modal ekologis, dan punya instrumen kebijakan. Jangan sampai kita hanya jadi pasar, tetapi tidak diakui sebagai pemain utama,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah KTT Pasar Karbon, Indonesia juga bersiap menyelenggarakan konferensi perubahan iklim berikutnya.

Langkah ini dinilai akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai rujukan global dalam pengendalian perubahan iklim hingga 2030. (rpi/rpi)