Kementan Perkuat Izin Pengeluaran dan Pemasukan Benih Tanaman

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) menggelar pertemuan dengan stakeholder bertema Peningkatan Layanan Perizinan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman. Kegiatan ini digelar di Kantor Dinas Pertanian Jawa Barat dan dihadiri para pelaku usaha perbenihan serta kementerian dan lembaga lain. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman pada kesempatan sebelumnya mengatakan bahwa perizinan benih sangat penting untuk memastikan kelangsungan produksi nasional dari berbagai hambatan menuju swasembada pangan. “Layanan perizinan keluar masuk benih sangat penting agar kita terhindar dari berbagai hama dan OPT (organisme pengganggu tanaman),” katanya, dikutip Jumat (26/9/2025). Sekretaris Jenderal (Sekjen Kementan), Ali Jamil mengatakan proses perizinan untuk pemasukan dan pengeluaran benih diperlukan untuk mempercepat capaian produksi di Indonesia terutama sebagai antisipasi gangguan hama dan penyakit. Oleh karena itu, ia mengatakan peranan Pusat PVTPP sangat vital dalam menentukan kelayakan benih sebelum disebarluaskan oleh pihak lain. “Saya mendorong para pelaku usaha untuk memiliki sertifikat dari pemerintah, minimal sudah mengantongi AROP atau (Analisis Risiko Otonom dan Prosedural) saya kira ini sangat penting karena sudah berkaitan dengan kesepakatan perdagangan dan perizinan internasional,” ujar Ali Jamil, Kamis, 25 September 2025. Rapat yang dilakukan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP).Sumber : Kementan Sebagai langkah nyata, proses perizinan yang diberikan harus memiliki landasan prima, profesional dan mampu memberi solusi terhadap peningkatan kualitas benih di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian dan juga Wakil Menteri Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan secara cepat dan singkat. “Ini adalah upaya kita untuk memperlancar semua usaha kita dalam menindaklanjuti apa yang diarahkan bapak Presiden kepada kami bapak Mentan dan Bapak Wanentan. Contoh misalnya, kita ada arahan dari bapak Presiden untuk mengembangkan kebutuhan dalam negeri agar tidak ekspor. Sebagai gambaran kita ini masih impor gandum, nah kita mendorong agar kita bisa menanam gandum sendiri. Karena itu kita harus menjaga benih benih kita dari serangan hama dan penyakit,” katanya. Dikatakan Ali Jamil, proses izin baik ekspor maupun impor wajib dilabeli dengan sertifikat yang dikeluarkan pemerintah secara resmi. Sebaliknya, pemerintah juga akan meningkatkan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku. “Karena itu mohon bantuannya kepada karantina untuk mempercepat program kita. Contoh kita banyak mengimpor sapi indukan atau bangkalan dari luar negeri, nah untuk menjaga iklim investasi kita agar tetap nyaman berbisnis maka harus ada layanan dari kita yang jauh lebih prima,” katanya. “Saya mendorong temen-teman di PVTPP harus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain. Kemudian untuk pengusaha sekali lagi saya katakan harus memiliki AROP karena itu kesepakatan internasional,” tambahnya. Sejalan dengan hal ini, Kepala Pusat PVTPP Kementan, Leli Nuryati mendorong berbagai perusahaan yang bergerak di lini sektor perbenihan agar mengikuti semua proses perizinan pemerintah terutama dalam mengeluarkan benih di Indonesia. Langkah ini menurut Leli sangat penting untuk memastikan perlindungan benih dari berbagai kemungkinan buruk seperti pembawa hama organisme pengganggu tanaman atau OPT serta mencegah adanya klaim dari negara lain terkait benih asli asal Indonesia. “Kenapa ini penting, karena hingga saat ini kita masih memerlukan benih baik itu yang berasal dari kita maupun luar negeri. Oleh karena itu, bagaimana kebijakan pemasukan dan pengeluaran harus kita bahas bersama,” katanya. Bagaimanapun juga, Leli mengatakan sektor pertanian adalah sektor yang menjadi perhatian besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan atas arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman program dan target swasembada harus disukseskan bersama. “Semua kita tahu bahwa program utama Bapak Presiden adalah swasembada, dan ini yang harus kita sukseskan. Kita harus berupaya agar program ini tercapainya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menjaga pemasukan dan pengeluaran benih berkualitas,” katanya. Leli berharap, para pengusaha dapat memahami semua proses perizinan benih secara utuh dan tuntas. Dengan begitu, perusahaan dapat memiliki sertifikat Analisis Risiko Otonom dan Prosedural atau Arop. “Bahkan kami telah membuka layanan Padu Satu atau pelayanan terpadu satu pintu untuk memberikan pendampingan dan proses perizinan benih. Lokasinya ada di lantai 2 gedung B kantor pusat kementan. Jadi sekali lagi dokumen arsip sangat penting dalam mengantisipasi opt ini penting dan harus menjadi catatan bagi perusahaan untuk memiliki sertifikat,” katanya. “Dan didalam pelaksanan ini mohon masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita khususnya yang berkaitan dengan perizinan pemasukan dan pengeluaran. Kita berharap melalui pertemuan ini kita dapat memahami pentingnya perizinan pemasukan benih. Di samping kita menjaga benih bermutu kita juga harus melindungi pertanian kita dari gangguan opt,” jelasnya. (rpi)

Kementan Perkuat Izin Pengeluaran dan Pemasukan Benih Tanaman

Berita Terkait

Kementan Catat Sekitar 70 Ribu Hektare Lahan Pertanian Terdampak Banjir-Longsor Aceh dan Sumatera

Kabar Baik untuk Petani, Pupuk Subsidi 2026 Sudah Bisa Ditebus pada 1 Januari

KAMMI Soroti Dua Hal Krusial dalam Program Swasembada Pangan, 40 Ribu Kader Siap Kawal Kementan

220 Ton Bantuan Kementan-Bapanas Tiba di Aceh, Total Nilai Capai Rp45 Miliar

Topik Terkait

Pvtpp

Kementan

Kementerian Pertanian

Benih Tanaman

Saksikan Juga

Viral! Donatur Fiktif Tipu Warga Gunungkidul, Masjid Rata dengan Tanah

Sempat Ditutup Bikin Celaka Pangunjung, Hutan Kota Babakan Siliwangi Dibuka Kembali

Ini Dia Penampakan Greenland, Bagian dari Denmark yang Diincar Trump

Menguji KUHP Baru di Mahkamah Konstitusi

WADUH! 70 Anak terpapar Konten Kekerasan Ruang Digital, Begini Kata KPAI

Tim Ahli KUHP: Sosialisasi KUHP Nasional Sudah Melalui Proses Panjang

Viral

Bri

Pertamina

Bbri

Emas

Antam