Sambut Baik Rencana Reintegrasi, FSPPB Tegaskan Pertamina Harus Utuh dari Hulu hingga Hilir

Jakarta, tvOnenews.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan dukungan terhadap langkah Direksi Pertamina yang berencana menggabungkan tiga anak usaha di sektor hilir.

Rencana tersebut sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR.

Menurut FSPPB, kebijakan ini sejalan dengan aspirasi dan konsistensi perjuangan mereka selama lima tahun terakhir yakni mempertahankan Pertamina sebagai satu entitas utuh yang menjalankan bisnis energi dari hulu hingga hilir.

Presiden FSPPB Arie Gumilar menegaskan sejak awal pihaknya menolak model holding–subholding (HSH).

Menurutnya sistem tersebut terbukti tidak efektif dan justru memunculkan biaya operasional tinggi, duplikasi fungsi, hingga praktik transfer pricing.

“Penggabungan hilir merupakan langkah awal yang baik, namun perjuangan kami tetap pada reintegrasi total Pertamina sebagai perusahaan negara yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” ujar Arie.

FSPPB menilai fragmentasi bisnis selama ini menghambat sinergi dan daya saing Pertamina. Karena itu keputusan kembali melakukan integrasi menjadi momentum penting untuk perbaikan tata kelola.

Meski mendukung, FSPPB menilai merger bukan satu-satunya jalan. Mereka mengusulkan cara yang lebih cepat dan efisien, yaitu mengembalikan struktur organisasi ke bentuk direktorat tanpa harus membentuk entitas baru.

Adapun tiga direktorat yang diusulkan FSPPB untuk sektor hilir antara lain:

Direktorat Pemasaran – mengelola bisnis Pertamina Patra Niaga.

Direktorat Kilang dan Petrokimia – mengelola bisnis Kilang Pertamina Internasional.

Direktorat Perkapalan – mengelola bisnis Pertamina International Shipping.

Setelah itu, FSPPB juga mendorong agar Direktorat Hulu, Direktorat New & Renewable Energy (NRE), serta fungsi SKK Migas kembali masuk ke struktur Pertamina.

Menyusul kemudian pembentukan Direktorat Gas, dengan catatan kepemilikan saham swasta di Subholding Gas (PGN) harus lebih dulu di-buyback.

Menuju “Satu Pertamina”

Dengan langkah tersebut, FSPPB menilai proses integrasi akan lebih sederhana, transparan, serta langsung menyelaraskan rantai bisnis hilir Pertamina.