Beli Bank Victoria Syariah Senilai Rp1,6 Triliun, Ternyata Ini Rencana BTN ke Depan...

Jakarta, tvonenews.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN (BBTN) berencana untuk mempercepat pengembangan bisnis perbankan syariahnya. Langkah ini dilakukan dengan mengambilalih kepemilikan PT Bank Victoria Syariah Tbk  (BVIS).

Dalam penjelasannya ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (13/6/2025), Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengungkapkan rencana Perseroan di balik akuisisi BVIS senilai Rp1,6 triliun tersebut. 

Dia mengungkapkan bahwa pengambilalihan BVIS akan mempercepat perkembangan bisnis syariah BTN dengan mengintegrasikan bisnis Unit Usaha Syariah (UUS) BTN dengan BVIS yang sebelumnya sudah bergerak di perbankan syariah. 

"Setelah pelaksanaan pengambilalihan BVIS tersebut, Perseroan akan melakukan langkah-langkah persiapan untuk pemisahan UUS (Unit Usaha Syariah) dengan cara mengintegrasikan UUS Perseroan dengan BVIS," jelasnya. 

Dengan pemisahan UUS BTN, BTN berharap dapat mengembangkan dan meningkatkan bisnis syariah Perseroan serta menjadikan bank syariah yang dimiliki BTN dapat terus berinovasi secara mandiri untuk lebih meningkatkan kualitas produk dan layanan serta meningkatkan kepuasan nasabah. 

"BTN juga telah memulai proses integrasi menyeluruh, mulai dari tata kelola, teknologi informasi, SDM, hingga model bisnis," jelas Ramon. 

Saat ini, BTN Syariah siap melaju dengan roadmap yang progresif dan digital-first untuk menjadi bank syariah kedua terbesar di Indonesia, dengan fokus pada layanan digital yang inklusif, efisien, dan berbasis nilai-nilai syariah.

Akuisisi Rp1,6 Triliun

Lebih lanjut dijelaskan nilai akuisisi BVIS oleh BTN dilakukan dengan menggelontorkan dana senilai Rp1,6 triliun. Penentuan nilai transaksi didasarkan pada nilai valuasi yang disusun oleh pihak independen yaitu KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan. 

Ramon menjelaskan, dalam pelaksanaan transaksi tersebut Perseroan telah menunjuk konsorsium konsultan independen untuk menyusun kajian dan strategi atas transaksi termasuk untuk melakukan valuasi guna memastikan bahwa transaksi dilakukan secara wajar dan memenuhi prinsip arms length. 

"Perseroan memastikan tidak terdapat konflik kepentingan, penentuan harga telah berdasarkan valuasi KJPP, dan tidak terdapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun," seperti dikutip dari penjelasan BTN. (hsb)