Program MBG Bakal Buka 90 Ribu Lowongan Kerja Baru untuk Sarjana Fresh Graduate, BGN: Usia 20-30 Tahun yang Kita Cari

Jakarta, tvOnenews.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah berjalan dan terus dievaluasi, diklaim tidak hanya akan berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa program MBG akan melibatkan ribuan satuan pelayanan di seluruh provinsi.

Hal ini secara otomatis akan menyerap tenaga kerja terdidik, khususnya lulusan baru, di berbagai bidang.

Pemerintah pun menyiapkan strategi rekrutmen bagi sarjana muda untuk mengisi berbagai posisi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dengan langkah ini, generasi muda Indonesia tak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga bagian dari solusi pembangunan.

"Jadi tadi kepala unit (SPPG) itu ada 30 ribu yang bekerja, otomatis sudah kita rekrut 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Indonesia untuk jadi kepala. Jadi 90 ribu lapangan pekerjaan terbuka buat sarjana-sarjana kita yang fresh graduate (lulusan baru)," ujar Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Ia menambahkan, setiap SPPG akan melibatkan tiga tenaga profesional lulusan perguruan tinggi yang akan bertugas sebagai kepala unit, ahli gizi, dan akuntan.

Ketiganya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan teknis dan pengelolaan anggaran di tingkat lapangan.

"Ini generasi milenial mungkin ada yang belum tahu informasinya, bahwa di SPPG itu akan ada tiga sarjana yang bekerja. Ada ahli gizi yang pasti didampingi akuntan, harus sarjana juga, usia kira-kira 22-30 tahun yang kita cari," ucap Tigor.

Lebih jauh, Tigor menyampaikan bahwa Program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto juga akan memicu aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan meningkatnya kebutuhan bahan pangan lokal, petani dan pelaku UMKM akan mendapat manfaat langsung dari program ini.

"Ini (Program MBG) memacu perputaran ekonomi di setiap satuan pelayanan karena membuka lapangan pekerjaan dan peluang untuk membeli bahan pertanian di desa-desa, kemudian juga membuat para pelaku pertanian jadi lebih semangat," katanya.

Saat ini, sudah terdapat 1.295 SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Jumlah ini masih akan ditingkatkan secara bertahap untuk memenuhi target penyediaan layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Pemerintah menargetkan membentuk 30.000 SPPG dalam skema pelaksanaan penuh.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan bahwa kebutuhan anggaran tambahan untuk mendukung Program MBG sebesar Rp50 triliun tengah disusun dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

"Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran," ujar Dadan dalam pembahasan rancangan Perpres Tata Kelola MBG.

Ia menegaskan bahwa pendanaan dasar program ini telah dijamin pemerintah, namun jumlah tambahan anggaran akan disesuaikan dengan skala dan kecepatan implementasi program di lapangan.

"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," imbuhnya. (ant/rpi)