Industri Tekstil Terpukul: Puluhan Pabrik Tutup, Ribuan Pekerja Terdampak

Jakarta, tvOnenews.com - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI) mengungkap data terbaru mengenai pabrik tekstil domestik yang terdampak impor ilegal. 

Kondisi ini menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal serta penutupan sejumlah pabrik di berbagai daerah, seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Ketua Umum APSYFI, Redma Gita Wirawasta, menyatakan bahwa gelombang PHK dan penutupan pabrik terjadi dalam rentang waktu Januari 2023 hingga Desember 2024. Selain itu, pada Januari 2025, satu pabrik lagi dilaporkan tutup, yakni PT Mbangun Praja Industri.

Deretan Pabrik Tekstil yang Tutup dan Melakukan PHK:

• PT Adetex (500 tenaga kerja dirumahkan)

• Agungtex Group (2.000 tenaga kerja dirumahkan)

• PT Alenatex (tutup-PHK 700 tenaga kerja)

• PT Apac Inti Corpora (pengurangan tenaga kerja)

• PT Argo Pantes Bekasi (tutup-berhenti produksi)

• PT Asia Pacific Fiber Karawang (PHK 2.500 tenaga kerja)

• PT Chingluh (PHK 2.000 tenaga kerja)

• PT Delta Merlin Tekstil I-Duniatex Group (PHK 660 tenaga kerja)

• PT Delta Merlin Tekstil II-Duniatex Group (PHK 924 tenaga kerja)

• PT Kabana (PHK 1.200 tenaga kerja)

• Kusuma Group (tutup-PHK 1.500 tenaga kerja)

• PT Pismatex (pailit-PHK 1.700 tenaga kerja)

• Sritex Group (2.500 tenaga kerja dirumahkan)

• PT Tuntex (tutup - PHK 1.163 tenaga kerja)

• PT Wiska Sumedang (tutup - PHK 700 tenaga kerja)

• PT Sritex (pailit-pengawasan kurator)

Selain pabrik-pabrik di atas, masih ada puluhan pabrik lainnya yang mengalami pengurangan tenaga kerja atau bahkan berhenti beroperasi sepenuhnya.

Redma menegaskan bahwa penyebab utama krisis ini adalah maraknya impor ilegal yang membanjiri pasar domestik, sehingga produk lokal semakin sulit bersaing. 

Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas dalam mengendalikan impor serta memberantas praktik perdagangan ilegal yang merugikan industri tekstil nasional.

"Kami berharap ada pengendalian impor dan pemberantasan praktik impor ilegal agar industri tekstil lokal bisa bertahan dan berkembang," ujarnya.

Krisis ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan pelaku industri untuk segera mencari solusi agar sektor tekstil, yang merupakan salah satu sektor padat karya utama di Indonesia, tidak semakin terpuruk. (ant/nsp)