Erick dan BPOM Lakukan Konsolidasi Data untuk Tingkatkan Daya Saing UMKM

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya saat ini siap melakukan konsolidasi data bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendukung peningkatan kemandirian serta daya saing produk UMKM di bidang obat dan makanan.

"Problem dari kita itu memang data karena masing-masing kita tidak membuka datanya. Saya sangat terbuka untuk bekerjasama untuk mengkonsolidasi data ini," kata Erick di Jakarta, Selasa (26/11/2024). 

Erick mengungkapkan hal itu sebagai respons atas kebutuhan data yang valid untuk mendorong pengembangan UMKM secara lebih terarah dan terintegrasi yang disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.

Menteri BUMN ini mengakui bahwa penting adanya kolaborasi antar lembaga untuk mengatasi permasalahan data yang selama ini menjadi hambatan dalam memberikan solusi tepat kepada pelaku UMKM.

"Apalagi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sekarang kan masa optimisme. Kita membangun ekonomi baru, ekonomi supaya kita lebih mandiri,” tegas Erick. 

Tidak hanya itu, Erick juga menyoroti peran strategis UMKM yang mencakup 61 juta unit usaha di Indonesia, dengan 92 persen di antaranya mengakses pembiayaan dari bank-bank BUMN.

Selain itu, UMKM menjadi penggerak utama dalam pembukaan lapangan pekerjaan, dengan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Erick juga menegaskan penting untuk memberikan solusi komprehensif agar bisa mendukung keberlanjutan UMKM, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan dinamika ekonomi saat ini.

"89 persen pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaan yang hari ini sedang tentu dinamikanya karena digitalisasi tergerus Itu juga solusinya di UMKM. Artinya apa? Kita harus memberikan solusi yang baik kepada semua," kata Erick.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar (kanan) dalam jumpa pers sesuai Penandatangan Nota Kesepahaman BPOM dan Kementerian BUMN dengan tema 'Koordinasi dalam Mendukung Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Produk UMKM di Bidang Obat dan Makanan' di Jakarta, Selasa (26/11/2024). ANTARA/Harianto

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing UMKM di bidang obat dan makanan.

BPOM menyebut berdasarkan data Kementerian UMKM, tercatat sekitar 4,3 juta pelaku UMKM pangan dan obat-obatan, sedangkan yang teregistrasi di BPOM baru mencapai 60 ribu.

Bahkan, Taruna menekankan pentingnya validasi data UMKM melalui kolaborasi dengan Kementerian BUMN, mengingat data dari sektor perbankan menunjukkan adanya sekitar 18 juta UMKM potensial yang perlu didukung.

"Jadi kami dapat instruksi dari Bapak Presiden untuk memperhatikan UMKM. Kemudian dari data statistik secara nasional ternyata 61 juta itu pelaku UMKM di seluruh Indonesia," ucapnya.

BPOM berkomitmen meningkatkan registrasi UMKM melalui pembinaan, komunikasi, dan edukasi yang terintegrasi, dengan target signifikan yakni kenaikan registrasi 100 persen menjadi 120.000 UMKM pada tahun mendatang.

Menurutnya, dengan dukungan data yang lebih valid dari Kementerian BUMN, BPOM berkomitmen membantu masyarakat meningkatkan registrasi UMKM melalui pemanfaatan dana APBN untuk komunikasi, informasi, edukasi, serta program pembinaan.

BPOM menargetkan kenaikan jumlah UMKM yang terdaftar hingga 100 persen pada tahun depan melalui langkah pembinaan berkelanjutan yang terintegrasi dengan data yang dimiliki.

"Tahun depan kita sudah bisa melapor ke Bapak Presiden bahwa terjadi peningkatan registrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan dari Rp60.000 menjadi Rp120.000 saja, berarti naik 100 persen. Itu angkanya sangat cantik," kata Taruna. (ant/nsp)