Bamsoet Pertanyakan Upaya PPATK Cegah dan Lacak Kejahatan Terorganisir Menggunakan Mata Uang Kripto, Apa Strateginya?

Nilai transaksi kripto selama periode tersebut tercatat sebesar Rp 426,69 triliun, naik 351,97% dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 94,41 triliun.

"Sayangnya, saat ini belum ada regulasi khusus di Indonesia terkait penindakan pidana perdagangan aset kripto. Menjadi tantangan besar bagi PPATK untuk dapat melacak ataupun memblokir aliran dana kejahatan terorganisir yang menggunakan aset kripto. Terlebih, sifat kripto yang memiliki karakteristik pseudoanonim. Dimana ketidakjelasan identitas pemilik aset dan pergerakan dana secara lintas negara membuat upaya pelacakan menjadi sangat rumit," pungkas Bamsoet.

Dengan semakin populernya kripto, pemerintah perlu segera mengeluarkan regulasi yang ketat dan khusus untuk menangani potensi kejahatan yang memanfaatkan aset digital ini.

Pengawasan yang kuat dari PPATK dan lembaga terkait diharapkan bisa meminimalkan celah yang dipakai para pelaku kriminal. (rpi)