Pembangunan IKN di Era Prabowo Bareng dengan Program Swasembada Pangan yang Lebih Prioritas, Menteri PU: Kita Kekurangan Beras

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, kembali menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa pelaksanaan program besar itu tetap memprioritaskan tercapainya swasembada pangan terlebih dahulu, di mana Prabowo ingin mencapainya dalam waktu empat tahun.

Pembangunan IKN akan dijalankan secara beriringan dengan program ketahanan pangan, sesuai arahan Presiden Prabowo.

Salah satu langkah utama yang diambil Kementerian PU untuk mendukung swasembada pangan ini adalah dengan memperkuat sistem irigasi demi memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian.

"IKN sih tetap, prioritasnya sekarang kan swasembada pangan," ungkap Dody saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Presiden menilai pencapaian swasembada pangan sebagai kebutuhan mendesak, terutama di tengah ancaman kekurangan beras.

Oleh sebab itu, Dody menyebut bahwa fokus pemerintah adalah tetap memastikan ketersediaan beras sebagai komoditas utama, dan Kementerian PU merasa berkewajiban untuk mendukung Presiden melalui berbagai infrastruktur, seperti irigasi dan sarana lainnya.

"Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan. Itu dulu yang utama, termasuk swasembada air," lanjutnya.

Selain upaya swasembada pangan, Dody tetap optimistis bahwa pembangunan IKN bisa rampung dalam empat tahun ke depan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa proyek ini bisa diselesaikan tepat waktu, sejalan dengan target pemerintah.

"Insya Allah," ujarnya.

Dalam visi pembangunan Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menegaskan bahwa pembangunan IKN, penguatan ekonomi melalui UMKM, serta swasembada pangan menjadi prioritas pemerintahan mereka.

Program swasembada pangan ini ditargetkan selesai kurang dari empat tahun, sehingga Indonesia bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Dody Hanggodo yang baru saja dilantik sebagai Menteri PU dalam Kabinet Merah Putih kini memimpin kementerian dengan nama baru, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum.

Kabinet Prabowo-Gibran juga mengubah nomenklatur kementerian, membagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua lembaga: Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Dengan pelantikan ini, pemerintah berharap pembangunan IKN dan pencapaian swasembada pangan dapat berjalan lancar, demi terciptanya pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. (ant/rpi)