Siap-siap! Soal Rencana Tarif KRL Jabodetabek Berbasis KTP Tahun 2025, Begini Kata Kemenhub

"Itu jelas, KAI juga terus meningkatkan fasilitasnya," ujarnya.

Di pihak lain, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, juga menambahkan bahwa skema tarif KRL berbasis NIK masih dalam tahap pembahasan dan belum akan segera diberlakukan.

Dia memastikan bahwa DJKA Kemenhub akan terus berdiskusi dengan berbagai pihak untuk memastikan skema subsidi ini tepat sasaran dan tidak memberatkan pengguna KRL Jabodetabek.

"Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," jelas Risal.

Risal juga menyatakan bahwa Kemenhub akan membuka diskusi publik yang melibatkan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk membahas skema tarif ini.

Diskusi ini akan dilakukan setelah pembahasan internal selesai, sebagai bagian dari upaya sosialisasi kepada masyarakat.

Rencana subsidi KRL berbasis NIK ini ramai diperbincangkan di media sosial belakangan ini. Wacana ini muncul setelah pemberitaan yang mengutip Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, di mana pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi PSO kereta api sebesar Rp4,79 triliun.