Oknum Polisi Diduga Bekengi Tambang Ilegal, Masyarakat Bone Dirugikan

Makassar, tvOnenews.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Rakyat (AMPERA) berunjuk rasa di depan kantor polda sulsel menindak oknum pelaku polisi dari polres bone yang diduga melindungi atau membekingi tambang batu bara ilegal di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.

Ironinya lagi, tambang itu tidak memiliki AMDAL dan izin yang berdampak lingkungan bagi warga sekitar tambang ilegal tersebut. 

"Kami Mendesak Polda Sulsel untuk menertibkan tambang ilegal batu bara yang berada di kecamatan lamuru kabupaten Bone dan mengusut tuntas pihak oknum kepolisian yang terindikasi membekingi tambang ilegal batu bara di kec. Lamuru, Bone," ujar Kordinator Aksi Fahrul.

Dalam aksinya mereka membawa spanduk dan pamplet tindakan protes pengunjuk rasa untuk tambang batu bara ilegal dan dugaan oknum polisi yang membekingi tambang tersebut.

"Mendesak juga pihak polda sulsel untuk mendesak tambang batu bara ilegal untuk memberhentikan tambang tersebut yang sangat berdampak pada masyarakat sekitarnya."ungkapnya.

Dampak yang kemudian hadir akibat aktivitas penambangan ilegal ini akan merusak ekologi dan juga akan merugikan pemerintah.

"Kami pun menduga bahwa aktivitas tambang ilegal batu bara yang ada di kecamatan lamuru kabupaten bone ini mempunyai bekingan yang kuat dari oknum kepolisian setempat," bebernya.

Penambangan ilegal jelas melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 158 UU tersebut.

Disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.

Sementara pihak kabid humas polda sulsel yang di temui di polda sulsel akan komitmen Polda Sulsel kita akan menindak tegas oknum anggota kepolisian terlibat salah satunya tambang ilegal tersebut.

"Saya sudah konfirmasi ke Propam dan kalau nanti terbukti oknum tersebut bersalah pasti akan diproses sesuai komitmen Kapolda nantinya," ucap Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supronoto.

"Pasti Krimsus menindak lanjuti dan akan turun dan nanti akan dibuat tim menanggani tambang tambang ilegal di wilayah Polda Sulsel," lanjutnya menjelaskan.

Bahkan, katanya, dalam proses hukum tidak boleh berandai andai, dan harus sesuai fakta, serta nanti dilakukan penyelidikan sejauh mana keterlibatannya proses hukum berlanjut.

"Kita tidak boleh seandainya atau andai kata prosesnya harus sesuai fakta dan nantinya Krimsus menindak lanjuti," jelas Didik.

Jika terbukti kita cek sejauh mana keterlibatannya apakah terlibat langsung atau dia di dalamnya. (mnr/aag)