Polemik Penunjukan KH Zulfa Mustofa Sebagai Pj Ketum PBNU, Ini Penjelasan Gus Kikin

Jombang, tvOnenews.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur memilih bersikap meneduhkan di tengah dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyusul penunjukan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Sikap tersebut disampaikan langsung Ketua PWNU Jatim, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

Menurut Gus Kikin, NU sejak awal didirikan sebagai rumah besar yang menaungi keberagaman pandangan umat. Karena itu, PWNU Jawa Timur tidak ingin tergesa-gesa mengambil sikap yang justru berpotensi memperlebar perbedaan di internal organisasi.

“Kalau di PBNU ada dinamika, termasuk soal penunjukan Pj Ketua Umum, silakan saja berjalan sesuai mekanisme. Jika memang perlu dievaluasi, lakukan evaluasi melalui aturan yang ada,” ujar Gus Kikin usai Konferensi Internasional ECO Sunnah di Gedung KH M Yusuf Hasyim, Pondok Pesantren Tebuireng, Kecamatan Diwek, Jombang, Sabtu (13/12/2025).

Kiai yang juga cicit pendiri NU itumenegaskan, NU memiliki fondasi organisasi yang kokoh, mulai dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hingga Qonun Asasi. Namun dalam praktiknya, perbedaan penafsiran terhadap aturan kerap melahirkan ragam pandangan di kalangan warga NU.

“Regulasi NU itu lengkap, tapi penafsirannya bisa berbeda-beda. Karena itu kami di Jawa Timur memilih tidak ikut berpolemik, agar tidak menambah keragaman pendapat yang bisa melebar ke mana-mana,” katanya.

Di tengah dinamika di tingkat pusat, PWNU Jatim memastikan roda organisasi di daerah tetap berjalan. Salah satu agenda utama yang terus digerakkan adalah program turun ke bawah (turba) ke seluruh cabang NU se-Jawa Timur.

“Di Jawa Timur ada 45 cabang. Program turba sudah menjangkau 24 cabang dan itu tidak terkait dengan polemik PBNU. Kegiatan ini tetap berjalan,” tegas pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng tersebut.

Gus Kikin kembali mengingatkan bahwa kekuatan NU terletak pada kepatuhan terhadap konstitusi organisasi. Ia meyakini, selama AD/ART dijadikan pedoman bersama, persoalan besar dapat dikelola dengan baik.

Menanggapi wacana percepatan Musyawarah Luar Biasa (MLB) PBNU, PWNU Jatim menegaskan tidak berada pada posisi pengusul. Namun demikian, jika ada pihak yang mendorong langkah tersebut dan dinilai membawa kemaslahatan bagi NU, PWNU Jatim siap mempertimbangkannya secara arif.

“Kami tidak mengusulkan. Tapi kalau ada yang mengusulkan dan itu dianggap terbaik untuk NU, kami bisa mendukung. Soal waktu tentu harus dimusyawarahkan,” ujarnya.

Gus Kikin juga menyinggung mulai memudarnya tradisi musyawarah di tubuh NU. Padahal, menurut Gus Kikin, musyawarah merupakan ruh organisasi yang diwariskan para pendiri NU. Tradisi ini perlu terus dirawat, termasuk dengan pendekatan batin seperti istikharah.

“NU adalah organisasi keagamaan. Ada kalanya logika manusia tidak sepenuhnya menjangkau. Dalam kondisi seperti itu, kita kembalikan kepada Allah. Insyaallah NU akan menemukan jalan keluarnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, rapat pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025), menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU hingga Muktamar NU 2026. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.

Pimpinan rapat pleno, M Nuh, menyatakan seluruh peserta rapat menerima keputusan tersebut sekaligus mengesahkan risalah rapat harian Syuriah PBNU tertanggal 20 November 2025.

Dinamika internal PBNU mencuat setelah beredarnya surat edaran tertanggal 25 November 2025 yang menyebut pemberhentian Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU per 26 November 2025, serta menyatakan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengambil alih kendali sementara organisasi.

Sementara itu, Yahya Cholil Staquf menegaskan dirinya masih sah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU hasil Muktamar ke-34 NU tahun 2021. Ia menilai rapat pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang menetapkan Pj Ketua Umum tidak memiliki dasar keabsahan. (roi/far)