Danantara Diresmikan Presiden Prabowo, Pengamat: Jangan Sampai Jadi Ajang Bancakan dan Pencucian Uang

“Konsep negara kita ini ekonominya dibangun melalui koperasi. Jangan sampai dengan begini kita kehilangan identitas, sebetulnya negara kita konsep ekonominya konsep ekonomi apa,” ujarnya.

Dirinya juga tidak setuju jika bos-bos Danantara kebal hukum, karena di sana ada aset negara dan uang negara sebesar 300 triliun lebih yang mesti dikelola.

“Dikhawatirkan nanti jadi bancakan, jadi program-program fiktif, yang nantinya akan menimbulkan kerugian uang negara.  Karena itu, mereka tidak bisa kebal hukum, jika ada penyelewengan uang negara mesti diusut secara hukum kasus korupsinya.

Menurut Sahlan, tidak boleh dalam negara demokrasi kebal hukum, karena negara demokrasi semua orang boleh berpendapat dan bersuara, dan tidak ada yang kebal hukum.

“Negara demokrasi semua kekuatan itu bukan dihukum semua, kekuatan itu bukan di Presiden. Tapi semua kekuatan itu ada di tangan rakyat dan rakyat sebagai pemilik dari negara ini,” tegasnya.

Sahlan khawatir, kondisi aset yang sering diselewengkan, dengan banyaknya aset yang akan masuk ke Danantara, dengan adanya peralihan (aset) yang besar-besaran kepada Danantara.

"kita harus cek betul aset yang akan dibawa lari ke Danantara. Mekanisme pelurusan dan pencatatan aset itu harus dilihat sedemikian rupa, sehingga jangan sampai momen ini disalahgunakan oleh berbagai pihak, terutama BUMN,” terangnya.