Tekan Dampak Bencana, Akademisi Unsoed Sebut Mitigasi Harus Berbasis Riset Terkini

Purwokerto, tvOnenews.com - Dosen Jurusan Teknik Geologi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Maulana Rizki Aditama menekankan pentingnya upaya mitigasi bencana geologi.

Mitigasi yang dimaksud adalah yang tidak hanya berbasis sosialisasi dan literasi, tetapi juga didasarkan pada kajian ilmiah dan riset terbaru.

"Gempa bumi itu sebenarnya bisa terjadi kapan saja. Nah menurut saya, tantangan terbesar kita untuk meningkatkan kewaspadaan pada masyarakat saat ini ada dua, yakni pemahaman risiko bencana di masyarakat secara umum yang masih rendah dan akses informasi yang belum merata," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (24/9/2025). 

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan ada tiga upaya konkret yang bisa diimplementasikan secara komprehensif untuk mengatasi dua tantangan tersebut, yakni pertama edukasi dan literasi bencana yang masif serta berkelanjutan.

Menurut dia, Indonesia perlu belajar dari negara maju seperti Jepang yang rutin menggelar simulasi evakuasi dan penanggulangan bencana, khususnya gempa bumi, di sekolah-sekolah minimal dua kali dalam setahun.

"Simulasi evakuasi di sekolah perlu digalakkan secara menyeluruh, tidak hanya di beberapa tempat. Ini harus menjadi bagian dari kurikulum," katanya menegaskan.

Selanjutnya upaya kedua, kata dia, percepatan pemanfaatan teknologi peringatan dini dari Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) seperti Warning Receiver System (WRS) untuk informasi gempa bumi dan InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) atau sistem peringatan dini tsunami karena merupakan alat penting yang perlu lebih dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Sementara yang ketiga, kata dia, penguatan keterlibatan komunitas dengan mengintegrasikan peran pemerintah daerah, relawan lokal, dan akademisi dari pusat studi seperti universitas.

"Kolaborasi ini akan mempercepat respons dan penanganan saat terjadi bencana," katanya.

Terkait dengan potensi tsunami di pesisir selatan Pulau Jawa seperti Kabupaten Cilacap, dia mengatakan pemerintah daerah setempat harus menegakkan aturan yang berkaitan dengan zonasi.

Selain itu juga harus memasukkan peta risiko bencana ke dalam tata ruang wilayah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat perlu menggandeng berbagai pihak termasuk perguruan tinggi untuk menggelar sosialisasi bencana tsunami secara rutin, setidaknya dua kali dalam setahun karena masyarakat cenderung mudah lupa terhadap potensi bencana yang ada.