Purbaya Bongkar soal Jual Beli Jabatan hingga Proyek Fiktif BUMD

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti maraknya praktik korupsi di sejumlah daerah, mulai dari jual beli jabatan, suap audit, hingga proyek fiktif di badan usaha milik daerah (BUMD). 

Purbaya menegaskan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan daerah belum selesai, dan meminta kepala daerah memperbaiki integritas birokrasi dalam dua triwulan ke depan.

Langkah itu, kata Purbaya, penting agar ekonomi daerah bisa tumbuh merata dan bersih dari penyimpangan. 

Ia mencontohkan sejumlah kasus yang baru-baru ini mencuat, seperti suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, hingga proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan.

Purbaya juga memaparkan hasil survei penilaian integritas tahun 2024, yang menunjukkan skor integritas nasional baru mencapai 71,53, masih di bawah target 74. 

Sebagian besar pemerintah daerah, katanya, masih berada di zona merah, dengan rata-rata skor integritas provinsi di angka 67 dan kabupaten 69.

Ia menambahkan, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menunjukkan masih banyak sumber risiko korupsi yang belum tersentuh, seperti gratifikasi, intervensi, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. 

Namun, pernyataan Purbaya mendapat tanggapan dari sejumlah kepala daerah. Bupati Bekasi, Kuswara Kunang, membantah adanya praktik jual beli jabatan di wilayahnya.

Ia menegaskan bahwa proses pengisian dan rotasi jabatan di Kabupaten Bekasi dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Hal senada disampaikan Wali Kota Bekasi, Tri Ardhianto, yang menegaskan tidak ada praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Menutup pernyataannya, Purbaya kembali menekankan pentingnya reformasi tata kelola di tingkat daerah sebagai langkah mendesak untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan pembangunan berjalan efektif.