Kenaikan PBB Hingga 1000 Persen di Cirebon?

Cirebon, tvOnenews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon membantah isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 1000% yang ramai diperbincangkan warga.

Walikota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa angka tersebut tidak benar, meskipun diakui memang terjadi kenaikan PBB sejak setahun terakhir.

Pemkot, bersama sejumlah pemangku kepentingan, kini tengah mengkaji ulang besaran PBB dan mencari formula agar beban pajak tidak terlalu memberatkan warga.

Desakan pembatalan kebijakan juga datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ia menilai kenaikan PBB ini merupakan imbas dari Peraturan Walikota yang diterbitkan pada masa Pj Walikota Agus Mulyadi, guna menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP) yang belum direvisi sejak 2018.

Gelombang protes warga Cirebon pun terus menguat. Melalui Paguyuban Pelangi Cirebon, masyarakat kembali menuntut pembatalan kenaikan PBB P2 yang mereka nilai mencekik, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Tuntutan yang disuarakan meliputi pembatalan Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi dasar kenaikan PBB, serta pengembalian tarif ke nilai tahun 2023.

Warga juga meminta Pemkot mencari sumber pendapatan lain, melakukan efisiensi anggaran, dan menutup kebocoran keuangan, alih-alih mengandalkan PBB sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi keluhan masyarakat, DPRD Kota Cirebon berencana merevisi aturan terkait kenaikan PBB, yang ditargetkan rampung dan disahkan pada September 2025.

Beberapa warga mengaku terkejut dengan lonjakan PBB yang mereka alami, bahkan ada yang naik dari Rp6,2 juta menjadi Rp65 juta dalam setahun, meski sempat diberikan diskon hingga 50%.

Pemkot berharap evaluasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kemampuan masyarakat, tanpa mengganggu stabilitas PAD secara signifikan.